Jakarta (ANTARA) - Penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 bukan tanpa masalah. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu) RI menyebutkan ada 1.395 Tempat Pemungutan Suara (TPS) berpotensi mengadakan pemungutan suara susulan akibat adanya permasalahan logistik.
"Daerah yang berpotensi diadakan pemilu susulan ada di 1.395 TPS," kata Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.
Dia mengungkapkan bahwa ribuan TPS itu terdiri dari 367 TPS di distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua. Kemudian ada 335 TPS di Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua.
Sedangkan sisanya 288 TPS terdapat di Kabupaten Intan Jaya, Papua.
"Pemungutan suara susulan itu disebabkan akibat adanya logistik yang terlambat datang ke TPS, logistik kurang dan pemilih yang tidak terdaftar di DPT, DPTb bahkan tidak memiliki KTP setempat untuk mengajukan formulir A5," jelas Fritz.
Baca juga: KPU Pekanbaru akui kekurangan surat suara Pemilu. Begini sebabnya
Sementara itu, terkait jumlah TPS yang melakukan pemungutan suara ulang hanya terdapat di 38 TPS.
Fritz menjelaskan bahwa tingginya angka potensi pemungutan suara susulan dibanding pemungutan suara ulang, itu menandakan persoalan logistik menjadi syarat utama keterlambatan pemungutan suara di berbagai daerah.
"Data ini bersifat dinamis. Kami masih menunggu data dari petugas di daerah," ucapnya.
Baca juga: Protes akibat tak bisa ikut Pemilu, ratusan warga Pekanbaru datangi kantor KPU
Baca juga: Warga Dumai rela menunggu menyoblos karena surat suara Pemilu habis
Berita Lainnya
Maju Pilkada 2024, anggota legislatif Pemilu 2019 wajib mengundurkan diri
09 May 2024 17:31 WIB
Ketua KPU Kepri: Masa kampanye Pemilu 2024 lebih singkat dibanding 2019
29 July 2023 16:41 WIB
Wah, Polresta Pekanbaru "stagnan" tangani dugaan suap pemilu
24 February 2020 20:16 WIB
KPU Dumai ikuti empat penilaian penghargaan Pemilu 2019
11 September 2019 13:43 WIB
Sentra Gakkumdu Inhu terbaik dalam penanganan tindak pidana Pemilu 2019.
05 September 2019 12:43 WIB
KPU tetapkan hasil Pemilu 2019 setelah putusan Mahkamah Konstitusi
31 August 2019 14:59 WIB
Polresta Pekanbaru kembali periksa saksi dugaan suap legislator NJ
27 August 2019 19:11 WIB
Dua perkara PHPU Riau dari Nasdem dan PDIP ditolak MK
07 August 2019 8:30 WIB