Pekanbaru (Antaranews) - Pemprov Riau menyatakan realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 hingga akhir Desember mencapai 81,44 persen dari total anggaran Rp10,32 triliun.
"Realisasi penyerapan APBD terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung mencapai sekitar Rp8,41 triliun atau 81,44 persen," kata Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi pada konfrensi press refleksi akhir tahun 2018, di Kota Pekanbaru, Senin malam (31/12/2018).
Baca juga: Sekda Riau Diperiksa Kejati, Apakah Terkait Dugaan Korupsi Dispora?
APBD Riau 2018 komposisinya terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp5,79 triliun (56,10 persen) dan belanja langsung Rp4,53 triliun (43,90 persen).
Namun, hingga 31 Desember 2018, Ahmad Hijazi mengatakan realisasi belanja tidak langsung hanya sekitar Rp5,18 triliun atau 50,16 persen dari total anggaran. Sedangkan, realisasi belanja langsung Rp3,22 triliun atau 31,28 persen.
"Meski begitu, realisasi fisik APBD tahun 2018 per 31 Desember mencapai 91,17 persen," katanya.
Ia mengatakan penyerapan yg tidak sampai 100 persen itu juga dikarenakan sejumlah sebab, salah satunya adalah keberhasilan efisiensi. Pada tahun 2018, lanjutnya, Pemprov Riau meraih 10 persen efisiensi dari 296 paket lelang proyek pembangunan.
"Artinya kita bisa melakukan efisiensi 10 persen yang nilainya sekitar Rp132,9 miliar," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim sebelumnya menyatakan dirinya lega akan mengakhiri masa jabatan sebagai gubernur pada Februari 2019 dengan kesan baik, dan tanpa meninggalkan utang pembangunan bagi masyarakat di daerah berjuluk "bumi lancang kuning" itu.
"Insha Allah tidak ada beban bagi saya pribadi. Negeri (Riau) ini tak ada utang sama sekali," kata Wan Thamrin Hasyim kepada Antara disela acara refleksi akhir tahun 2018, di Balai Serindit Gubernur Riau, Pekanbaru, Senin malam (31/12/2018).
Hal itu disampaikan Wan Thamrin terkaitadanya kepastian tentang solusi bagi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018, karena tunda bayar dana bagi hasil minyak dan gas sekitar Rp1,8 triliun. Wan Thamrin menyatakan, pada akhir Desember 2018 sudah mendapat kepastian bahwa dana bagi hasil tersebut sudah dibayarkan oleh pemerintah pusat.
Dana tersebut langsung disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota dan untuk pembiayaan pembangunan strategis. Proyek tersebut diantaranya adalah pembangunan Jembatan Siak IV, jalan layang (flyover) di simpang empat Jl. Tuanku Tambussai, dan flyover simpang Pasar Arengka.
Baca juga: DPRD Riau Sepakati APBD 2019 Rp9,135 Triliun
Baca juga: Alami Defisit Keuangan, Pemprov Riau Meniadakan APBD Perubahan 2018
Penyerapan APBD Riau 2018 hanya capai 81,44 persen
Sekretaris Daerah Riau Ahmad Hijazi memaparkan realisasi penyerapan APBD Riau 2018 di Pekanbaru, Senin malam (31/12/2018). Realisasi APBD Riau 2018 mencapai 81,44 persen (Antara News/FB Anggoro/19)
