Pekanbaru (ANTARA) - Kegiatan fisik pada APBD Riau tahun anggaran 2025 hampir tidak berjalan, dengan realisasi hanya mencapai 0,38 persen. Anggaran tahun ini didominasi oleh belanja pegawai dan pembayaran tunda bayar.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Riau Edi Basri di Pekanbaru, Senin usai melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan pendapatan daerah (Bapenda) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau
"Tadi diakui oleh mereka kegiatan kita lebih banyak membayar hutang maka kegiatan fisik kita hampir tidak ada, realisasi kegiatan fisik kita hanya 0,38 persen. Yang tinggi itu pembelanjaan pegawai mencapai 70 persen. Selebihnya untuk tunda bayar," kata Politisi Gerindra ini.
Untuk realisasi APBD pada tahun 2025 hingga triwulan II masih di bawah 50 persen. Ia memprediksi hingga akhir tahun realisasi anggaran tidak mencapai target 100 persen.
"Realisasi APBD hingga bulan ini masih dibawah 50 persen. Tinggal 5 bulan lagi hingga akhir tahun apakah ini akan mencapai target, kita juga meragukan itu," ucap dia.
Dari pertemuan tersebut, dikatannya, estimasi pendapatan daerah pada tahun ini juga bakal mengalami penurunan. Salah satu penyebabnya adalah penerimaan dari BUMD berkurang hingga Rp600 miliar.
"Estimasi penerimaan kita bakal mengalami kekurangan bisa dibawah Rp9,4 triliun, penurunan pendapatan salah satunya bersumber dari setoran BUMD hampir mencapai 600 M pengurangannya," kata dia.
Untuk itu pihaknya melakukan evaluasi Bapenda dan BPKAD untuk mengenjot pendapatan dari sumber baru termasuk dari plat non BM yang beroperasional di Provinsi Riau.
"Hingga saat ini pajak kenderaan bermotor masih menjadi pendapatan andalan kita. Selain itu ada pajak air permukaan termasuk juga pajak perizinan. Untuk plat non BM alasannya karena administrasi kita minta disposisi Ditlantas Polda Riau agar mempermudah pengurusan agar pendapatan pajaknya masuk ke APBD kita," ucapnya.
Edi mengatakan kondisi keuangan dengan kegiatan fisik yang hampir tidak berjalan menjadi pertanyaan masyarakat. Untuk itu, ia meminta agar pihak terkait memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang keuangan daerah yang sedang mengalami defisit.
