Pekanbaru (ANTARA) - Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi meminta pemerintah membatalkan rencana kebijakan impor bahan bakar minyak (BBM) satu pintu melalui PT Pertamina (Persero) karena dinilai berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap iklim investasi di Indonesia.
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merencanakan impor BBM untuk kebutuhan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) asing hanya dapat dilakukan melalui Pertamina. Skema ini disebut akan mengembalikan tata kelola sektor hilir migas dari sistem liberalisasi ke arah regulated.
Menurut Fahmy, kepada Antara Riau, Senin, dalam informasi tertulis, perusahaan asing pada awalnya bersedia berinvestasi di SPBU karena tata kelola liberal yang memberi kebebasan dalam mendirikan SPBU, melakukan impor sesuai kuota yang ditetapkan, hingga menentukan harga jual ke konsumen sesuai mekanisme pasar.
“Dengan pengadaan impor BBM satu pintu, SPBU asing tidak lagi bebas melakukan impor. Mereka harus membeli BBM dari Pertamina dengan harga yang ditetapkan Pertamina. Kondisi ini akan memperkecil margin keuntungan, bahkan berpotensi membuat SPBU asing merugi,” ujar Fahmy.
Ia menambahkan, jika kerugian berlanjut, tidak menutup kemungkinan SPBU asing menutup usahanya di Indonesia. Apabila hal itu terjadi, tata kelola hilir migas akan kembali dimonopoli oleh Pertamina.
“Hengkangnya SPBU asing dari Indonesia akan berdampak pada iklim investasi, tidak hanya di sektor migas, tetapi juga sektor bisnis lainnya. Memburuknya iklim investasi tentu akan mengganggu pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen per tahun yang ditetapkan Presiden Prabowo,” ucapnya.
Oleh karena itu, Fahmy menilai kebijakan impor BBM satu pintu berpotensi menjadi blunder dan menyarankan pemerintah membatalkan rencana tersebut.
