Pekanbaru (ANTARA) - Ketua Komisi III DPRD Riau Edi Basri menanggapi protes Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai kebiasaan pemerintah daerah mengendapkan dana di perbankan. Lantaran kondisi kas daerah ini tidak diimbangi dengan optimalisasi belanja sehingga penyerapan APBD tersendat dan memicu perlambatan ekonomi.
"Ini salah satu alasan Menkeu memotong anggaran TKD (Transfer ke daerah). karena kebiasaan daerah ada uang tetapi tidak dibelanjakan. Ini kan paradoks. Di satu sisi kita menuntut ditambahkan anggaran ke daerah. Di sisi lain kita tidak pandai membelanjakan uang tersebut," kata Edi Basri di Pekanbaru, Kamis.
Edi setuju dengan pernyataan Menkeu yang meminta Pemda melakukan optimalisasi penyerapapan anggaran daerah yang berdampak lansung terhadap perekonomian masyarakat. Bukannya mengambil untung dari bunga deposito perbankan dengan menabung uang tersebut.
"Bisa jadi alasannya sebagai deposito padahal uang itu digunakan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Melalui implementasi proyek yang sesuai pos anggarannya makanya ekonomi akan meningkat. Kata Menkeu tidak perlu nabung, dibelanjakan uang itu. Udah diposkan untuk proyek masyarakat. Ini clear and Clean," ucap Politisi Gerindra itu.
Untuk di Riau, kata Edi, yang terjadi malah sebaliknya yakni defisit anggaran. Realisasi APBD 2025 pada Oktober ini hanya sebesar 64 persen. Realisasi anggaran dinilai tidak maksimal jelang akhir tahun.
"Sekarang yang kita pertanyakan APBD Riau 2025 baru 64 persen padahal waktu tinggal dua bulan lagi. Karena tidak ada lagi dana untuk merealisasikannya, banyak sekali anggaran yang digeser. 2025 kita anggap transisi, 2026 jangan sampai terjadi lagi defisit seperti ini," ucap dia.
Edi menduga defisit yang terjadi pada APBD Riau tahun ini karena adanya faktor rekayasa anggaran untuk kepentingan politik pada tahun sebelumnya.
"Adanya defisit yang direkayasa. Kita menduga anggaran 2025 direkayasa defisitnya itu ada kepentingan politik. Ga mungkin kekurangan uang sampai triliunan," tegasnya.
