Pekanbaru (ANTARA) - Ratusan warga Dumai dari Forum Pejuang Tanah Sudirman mendatangi DPRD Riau guna menyampaikan protes atas lahan bersertifikat yang telah dihuni selama puluhan tahun namun mendadak diklaim menjadi milik negara.
Ketua Forum Pejuang Tanah Sudirman Marwan di Pekanbaru, Senin, mengatakan , mereka akan terus berjuang karena lahan tersebut adalah hak mereka, memiliki alaa hak tanah yang sah dan sudah ada sejak nenek moyang mereka di Kota Dumai.
"Kami meminta dicabut SK Kemenkeu yang menetapkan Jalan Sudirman tersebut sebagai barang milik negara, dan adanya kepastian untuk kami masyarakat,"ujar Marwan.
Masalah itu bermula saat keputusan Kementerian Keuangan yang mengeluarkan SK pada 7 Mei 2021, yang menegaskan jika lahan pemukiman masyarakat sepanjang jalan yang lebarnya 100 meter ke kanan dan ke kiri merupakan milik negara dan menjadi kepemilikan Pertamina Hulu Rokan (PHR).
Banyak warga yang sudah mengurus perihal tersebut ke BPN dan sebelumnya sudah dibekukan BPN terkait surat Sertifikat Hak Milik (SHM) yang sudah mereka pegang sejak lama.
"Sehingga alas hak yang kami miliki dinyatakan tidak bisa digunakan, kami sudah tidak bisa lagi membangun dan mengajukan agunan ke bank, karena tanah sudah berstatus barang milik negara (BMN)," ucap dia.
Seperti pengakuan boru Marbun yang mengaku sebelum keberadaan Caltex dan Chevron, orangtuanya sudah memiliki tanah di Jalan Sudirman tersebut dan kaget ada keputusan pemerintah yang menyatakan lahan mereka masuk lahan milik negara.
Dalam pertemuan yang dipimpin ketua Komisi I Nur Azmi Hasyim dan anggota komisi serta plus Abdul Kosim yang merupakan anggota DPRD Riau dapil Kota Dumai itu, juga dihadiri perwakilan dari Pemprov Riau, BPN Riau dan PHR.
Anggota Komisi I DPRD Riau yang juga dari dapil Dumai Bengkalis Meranti, Sunaryo mengatakan akan memperjuangkan sama-sama keluhan dari masyarakat tersebut.
"Tidak hanya sampai disini, melainkan akan kita teruskan ke tingkat pemerintah pusat, hingga ada solusi bagi masyarakat terkait persoalan ini,"ujar Sunaryo.
