Pekanbaru (ANTARA) - Lintas organisasi kemasyarakatan Islam Riau yang terdiri Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam (Persis) menegaskan komitmen untuk menjalankan tanggung jawab moral dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintah pusat. Langkah ini dipandang sebagai wujud kepedulian terhadap keberlanjutan sistem pemerintahan dan tatanan sosial di Provinsi Riau.
Ketua PW Nahdlatul Ulama Riau KH Abdul Khalim Mahali dalam konfrensi pers kepada wartawan, Minggu (21/12) malam, menjelaskan bahwa inisiatif tersebut berangkat dari semangat saling mengingatkan dalam kebenaran demi kemaslahatan bersama. Kolaborasi strategis yang baru pertama kali dilakukan ini dinilai sebagai tonggak penting dalam sejarah sinergi ormas Islam di Bumi Lancang Kuning.
"Muhammadiyah, NU, dan Persis di Riau pertama kali menyelenggarakan konferensi bersama sebagai wadah lahirnya gagasan-gagasan konstruktif untuk mengawal kebijakan pemerintah dan memperkuat kehidupan sosial kemasyarakatan," ucap KH Mahali didampingi Ketua PW Muhammadiyah Riau Hendry Sayuti, Ketua Persis Riau Koko Iskandar.
Tokoh Muhammadiyah Riau yang juga merupakan akademisi, Aidil Haris menyampaikan hasil kajian sepanjang tahun 2025 menunjukkan masih adanya persoalan mendasar di bidang pendidikan, khususnya tingginya angka putus sekolah dan ketimpangan akses pendidikan di wilayah terpencil. Ormas Islam mendorong pemerintah daerah untuk menghadirkan layanan pendidikan yang lebih merata dan berkeadilan.
Di sektor sosial dan politik, dinamika lokal di Riau sepanjang 2025 masih diwarnai persoalan korupsi, kesejahteraan masyarakat, serta pelestarian budaya Melayu. Isu integritas pemerintahan menjadi perhatian serius seiring masih tingginya tingkat korupsi di sejumlah pemerintah daerah.
"Temuan Survei Penilaian Integritas KPK yang menempatkan hampir seluruh pemerintah daerah di Riau pada zona merah memperkuat keprihatinan publik. Operasi tangkap tangan dan konflik kepemimpinan turut berdampak pada terganggunya tata kelola pemerintahan di Riau," ucap dia.
Ormas Islam berharap adanya sinergi yang lebih kuat antara Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah kabupaten/kota dalam menjalankan pembangunan yang berlandaskan keadilan, kebijaksanaan, dan kepentingan masyarakat luas.
Dukungan Ormas Islam terkait gagasan menjadikan Riau sebagai daerah istimewa dinilai sebagai langkah realistis dan konstitusional dengan bertumpu pada kearifan lokal, sejarah, serta kontribusi Kesultanan Siak. Upaya ini diapresiasi sebagai bagian dari penguatan identitas dan marwah Riau.
Dari sisi ekonomi, kesenjangan antarwilayah dan ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih menjadi tantangan utama. Lemahnya kemandirian fiskal daerah, defisit APBD, serta penurunan sektor migas dan sawit menuntut strategi pembangunan yang lebih kreatif dan berkelanjutan.
"Defisit fiskal daerah yang besar berdampak langsung pada keterbatasan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Persoalan konflik agraria, kerusakan lingkungan, dan penurunan produksi migas juga memerlukan penanganan serius dan terintegrasi," sebut dia.
Infrastruktur menjadi isu krusial sepanjang 2025, mulai dari kerusakan jalan akibat kendaraan ODOL, kondisi lahan gambut, hingga kebutuhan konektivitas jalan tol dan listrik. Ormas Islam menilai diperlukan komitmen politik yang kuat serta penegakan hukum yang konsisten.
Terhadap instansi vertikal, Ketua PW NU Riau mengapresiasi atas kinerja aparat penegak hukum kejaksaan dan kepolisian, serta mendorong percepatan penanganan kasus, peningkatan pengawasan di Selat Malaka, serta penguatan pelayanan kepolisian yang humanis.
"Kami mendorong percepatan penanganan berbagai laporan dan pengaduan masyarakat. Kepada Polda Riau, kami mengusulkan peningkatan pengawasan di wilayah Selat Malaka yang rawan kejahatan lintas negara, seperti peredaran narkoba, perdagangan manusia, dan penyelundupan kayu ilegal. Penguatan personel di lapangan, peningkatan pelayanan lalu lintas yang humanis. Selain itu, kami mendorong penguatan kerja sama dengan ormas keagamaan, dalam rangka merawat persatuan dan kesatuan bangsa" ucapnya.
Ormas Islam juga memberikan sejumlah usulan kepada Bank Indonesia, perbankan, BPS, Kementerian Agama, dan ATR/BPN, termasuk penguatan UMKM melalui KUR, penyaluran CSR, pembaruan data bantuan sosial, percepatan sertifikasi tanah, serta penguatan moderasi beragama dan pencegahan narkoba.
Ormas Islam menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo, atas pelaksanaan berbagai program kerakyatan serta respons cepat dalam penanganan bencana di Sumatera. Pemerintah juga diingatkan agar dalam penertiban kawasan hutan tetap mengedepankan perlindungan hak-hak masyarakat agar tidak menimbulkan kerugian. Selain itu, disampaikan duka dan keprihatinan mendalam atas musibah yang terjadi serta harapan agar seluruh korban diberi kekuatan dan kesabaran.
Di sisi lain, diajukan sejumlah usulan strategis untuk penguatan nilai kebangsaan dan persatuan nasional. Usulan tersebut meliputi imbauan doa bersama untuk keselamatan bangsa melalui masjid-masjid, kebijakan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Padamu Negeri di lembaga pendidikan, penguatan pendidikan cinta tanah air melalui kurikulum berjenjang, serta pemasangan foto pahlawan nasional dan Presiden RI dari masa ke masa di institusi pendidikan sebagai sarana penanaman nilai kebangsaan.
