Pekanbaru,(Antarariau.com) - Rapat paripurna DPRD Riau, Rabu, menyepakati nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2019 sebesar Rp9,135 triliun.
"Besaran APBD Riau 2019 yang disepakati sebesar Rp9,135 triliun. Angka itu terbagi atas belanja tidak langsung sebesar Rp5,07 triliun dan belanja langsung Rp4,115 triliun," ujar Ketua DPRD Riau Septina Primawati Rusli di Pekanbaru, Rabu.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Riau Septina Primawati didampingi Wakil Ketua DPRD Noviwaldy Jusman dan dihadiri Pelaksana tugas Gubernur Riau Wan Thamrin Hasim.
Meski sempat molor hingga dua jam dari jadwal yang diagendakan, namun paripurna berlangsung lancar dengan dihadiri 33 anggota dewan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman mengatakan, angka APBD itu sudah realistis dan telah dibahas secara maraton hingga Rabu pukul 05.00 WIB.
"Yang membuat berat pembahasan itu yakni soal beban utang kita, beban tunda bayar tahun 2018 (sebesar) Rp600 miliar. Ditambah lagi, ada defisit Rp400 miliar," ungkap politisi Demokrat itu.
Selain itu, kata dia, pihaknya juga memikirkan skala prioritas yang harus dimasukkan dalam APBD Riau 2019. Sejumlah anggaran yang dinilai belum begitu penting, dilakukan pemotongan hingga pencoretan.
"Sehingga, kami harus memotong-motong. Itu yang membuat lama. Potong ini gak bisa begitu saja. Kita cek satu satu. Ini penting atau tidak? Bagaimana ini efeknya kalau dipotong?," papar pria yang akrab disapa Dedet itu.
Dedet mencontohkan anggaran yang menjadi prioritas seperti pembangunan atau perbaikan jalan rusak yang ada di Provinsi Riau.
"Yang penting (anggaran) jalan di Riau ini kami seleksi. Seperti di Kampar Kiri, jalannya hancur sekali. Alhamdulillah, sekarang kami anggarkan. Mudah-mudahan nanti di paripurna pengesahan tidak ada masalah," sebut legislator asal Kota Pekanbaru itu.
Berita Lainnya
11 penginapan di Harau disita polisi terkait dugaan SPPD fiktif DPRD Riau
08 December 2024 23:51 WIB
Selebgram Hana Hanifah dimintai keterangan atas dugaan SPPD fiktif DPRD Riau
05 December 2024 17:24 WIB
BRK Syariah dan DPRD Bengkalis komitmen tingkatkan pendapatan masyarakat
02 December 2024 10:44 WIB
Supaya tak jadi sarang hantu, DPRD Riau minta pemda urus aset terbengkalai
07 November 2024 17:15 WIB
Mantan Sekwan Riau dituntut 8 tahun penjara atas dugaan SPPD fiktif
07 November 2024 16:49 WIB
Anggota DPRD Riau diingatkan tak kampanye pilkada saat reses
07 November 2024 15:09 WIB
Komisi III DPRD Riau evaluasi kegiatan dan target BRK Syariah
04 November 2024 19:45 WIB
Payung elektrik Masjid Annur disorot, DPRD Riau tunggu perkara hukum selesai
01 November 2024 14:47 WIB