Pekanbaru, (ANTARA) - Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto menyebut, pendapatan daerah setempat pada tahun 2025 sebesar Rp8,2-8,4 triliun sehingga ada defisit Rp1,1 triliun lebih dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan sebesar Rp9,4 triliun.
SF Hariyanto menyebut jumlah Rp8,4 triliun adalah angka yang maksimal bisa didapatkan hingga Desember 2025. Oleh karena itu jika dipaksakan melakukan pekerjaan belanja yang lebih maka akan defisit lebih besar lagi.
"Pendapatan kita sampai Desember sekitar Rp8,4 triliun, turun Rp1,1 triliun. Macam mana lagi, duitnya tidak ada. Kalau dikerjakan kegiatan lain bisa defisit lagi," katanya di Pekanbaru, Jumat.
Dia mengatakan, belanja yang harus dikeluarkan duluan adalah tunda bayar tahun 2024. Menurutnya ada sekitar Rp900-an miliar dan saat ini bersisa Rp200 miliar yang wajib dikeluarkan karena kontraktor pun telah merugi akibat tindakan bayar.
Oleh karena itu, tambah dia, mau tak mau tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang akan dipotong. Pasalnya akibat pendapatan yang turun maka "mandatory" anggaran pegawai yang dibolehkan 30 persen akan meningkat.
"Biasa 30 persen, dengan pendapatan turun tentu naik 45 persen. Jadi ada kenaikan 15 persen itu berapa duitnya. Jadi berapa besarannya nanti disiapkan tapi jangan sampai 50 persen dipotong," ungkapnya.
Oleh karena itu, tambahnya dia, meminta maaf kepada pegawai dan istrinya saya mohon maaf pegawai terganggu pendapatannya."Ini terpaksa dipotong apa boleh buat, kalau pendapatan naik, kita naikkan kembali," ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi mengatakan, waktu awal 2025 defisit ada sekitar Rp1,7 triliun. Lalu diambil tanggung jawab terhadap semua hutang dalam APBD-P 2025 harus dibayarkan.
"Progres tunda bayar kepada pihak ketiga, sudah di bawah Rp200 miliar. Tunda salur kepada kabupaten/kota juga sedang berproses," sebutnya.
