Legislator Inhil Harapkan Pelayanan Kesehatan Untuk Warga Miskin Gratis

id legislator inhil, harapkan pelayanan, kesehatan untuk, warga miskin gratis

Legislator Inhil Harapkan Pelayanan Kesehatan Untuk Warga Miskin Gratis

Tembilahan (Antarariau.com) - Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Herwanissitas meminta pemkab menggratiskan seluruh biaya pelayanan kesehatan bagi warga miskin di daerah setempat.

"Gratiskan pelayanana kesehatan warga miskin itu tanpa terkecuali dalam seluruh jenis pelayanan kesehatan yang ada," ucapnya di Tembilahan, Jumat.

Permintaan tersebut terkait masih adanya laporan masyarakat masih banyak warga kurang mampu dikenakan biaya saat berobat baik di Pustu maupun Puskesmas.

"Praktek seperti itu masih ada sampai hari ini, seharusnya gratis. Kita dapat laporannya," ucap Herwanissitas yang merupakan Politisi Partai Kebangkitan Bangsa.

Padahal kata Herwanissitas, secara otomatis masyarakat tidak mampu yang terdaftar di Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sudah terintegrasi ke Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Kita minta Dinas terkait menertibkan persoalan ini. Memang ini kerja berat, karena selama ini praktek tersebut berlangsung," tegasnya.

Terkait hal ini, Pemerintah dituntut untuk benar-benar jeli dan memiliki standarisasi indikator kemiskinan sebagai acuan.

Memang, kata dia, untuk menentukan kategori masyarakat miskin dan masyarakat mampu bukan hal mudah, namun masalah tersebut sangat penting untuk diperhatikan agar tidak salah pilih. Seperti halnya yang dilaporkan, masyarakat yang notabene memiliki penghasilan rendah malah tidak mendapatkan haknya.

Saat ini, pendataan angka kemiskinan yang riil di Kabupaten Inhil memang sedang rancu dan simpang siur dan menjadi salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah setempat.

Bahkan, kata dia, jumlah penduduk yang terdata sudah lebih dari separuh jumlah penduduk Inhil saat ini, tapi masih saja ada masyarakat miskin yang menuntut haknya.

Ini masalah serius, dengan kondisi demikian, Pemerintah daerah memiliki tugas berat untuk segera mengatasinya.

"Dan kita tidak tau siapa yang harus disalahkan, untuk itulah jangan sampai dengan kerancuan tersebut, kerja yang baik dari dinas terkait tidak terlihat dan hanya keburukannya saja," katanya. (ADV)

Oleh: Adriah Akil