Tembilahan (ANTARA) - Wakil ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir Edy Sindrang mengkritisi defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialami oleh Pemkab Inhil senilai Rp364 miliar.
“Seharusnya defisit anggaran itu di angka 100, miliar saja, kalau begini terus kondisi keuangan kita bagaimana mungkin pemerintahan ini bisa berjalan efektif," jelas Edy Sindrang belum lama ini.
Edy Sindrang mengatakan, dari total APBD Inhil senilai Rp2 triliun lebih itu seharusnya defisit anggaran yang diperbolehkan hanya sebesar 4 persen saja dari total APBD Inhil saat ini.
Lebih lanjut,Edy Sindrang mengatakan mayoritas fraksi di DPRD Inhil sepakat dan mendukung usulan Pj Bupati Herman untuk segera memetakan pos-pos belanja mana saja yang akan dilakukan rasionalisasi agar keuangan daerah lebih sehat dan efektif.
"Kita sangat mengapresiasi gerakan Pj Bupati dalam melakukan pemetaan anggaran, sehingga dari total defisit APBD senilai Rp444 miliar saat pembahasan APBD kemarin dapat diminimalisir menjadi Rp 364 miliar hanya dalam waktu tiga hari semenjak dilantik, itu artinya ada sekitar Rp100 miliar anggaran yang dipangkas," tambahnya.
Lebih jauh, Edy Sindrang menyarankan agar pemerintah daerah kembali lakukan rasionalisasi anggaran terutama pada pos-pos yang sifatnya tidak diperlukan semisal kegiatan yang bentuknya seremonial dan pencitraan karena tidak berkontribusi langsung terhadap arah pembangunan inhil ke depan.
"Kita berharap ke depan Pj Bupati kembali lakukan rasionalisasi sehingga APBD kita benar-benar bisa seimbang," tutupnya.
(Advertorial)
Legislator Inhil sarankan PJ Bupati kembali lakukan rasionalisasi anggaran
Wakil Ketua Komisi III DPRD Inhil, Edy Haryanto Sindrang (ANTARA/Adriah)
