Tembilahan (ANTARA) - Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilirmenyayangkan gagalnya pekerjaan rehabilitasi fisik sebanyak 23 uskesmas pembantu (Pustu) di wilayahnya pada tahun ini.
Hal ini sangat ironis dengan kondisi fasilitas dan layanan kesehatan di Kabupaten Inhil pada saat ini yang masih membutuhkan perhatian karena masih jauh dari kata memadai.
"Kami menyesalkan ini, karena selama ini kalau mengharapkan dan APBD Inhil sangat berat ya terhadap perbaikan pustu ini. Seharusnya ini memberikan dampak positif,” ujar Ketua Komisi IV DPRD InhilSamino beberapa waktu lalu.
Program bantuan dari pemerintah pusat ini seharusnya bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat hingga ke pelosok daerah.
Apalagi, Pemerintah Daerah saat ini tengah gencar dalam mengatasi persoalan stunting dan lainnya, sehingga kegagalan ini sangat paradoks atau berlawanan dengan upaya tersebut.
Masyarakat pun harus gigit jari dengan gagalnya proyek pekerjaan rehabilitasi pustu yang dipastikan batal pada tahun ini.
Pekerjaan rehab yang berasal dari Dana Anggaran Khusus (DAK) fisik pusat tahun 2024 ini dipastikan gagal karena proses perencanaan oleh konsultan yang tidak tepat waktu.
Politisi PDI Perjuangan ini berharap agar kegagalan dalam mendapatkan anggaran pusat seperti ini tidak terulang lagi di masa mendatang karena merugikan masyarakat.
Samino juga menyinggung tingginya intervensi pimpinan yang menyebabkan gagalnya pembangunan pustu ini. Ia pun menyayangkan kejadian serupa tidak terulang kembali di tahun-tahun selanjutnya.
“Teknis karena keterlambatan pengajuan perencanaan, kita sangat menyesalkan dan menyayangkan, mudah-mudahan tahun depan tidak terjadi lagi,” pungkasnya.
