Pekanbaru (ANTARA) - Anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah menegaskan salah satu penyebab defisit anggaran di Provinsi Riau adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Lantaran banyak BUMD yang belum menghasilkan dan belum balik modal sedangkan anggaran yang dikucurkan untuk BUMD tersebut sangat besar.
"Saya berani menyebutkan bahwa salah satu penyebab APBD defisit adalah BUMD. Sudah puluhan tahun dialokasikan tapi tidak menghasilkan. Modal besar sampai saat ini belum balik untuk masyarakat. Inikan direkturnya baru, kita tantang mereka. Jika dalam setahun tidak berhasil saya sarankan untuk mundur," kata Abdullah di Pekanbaru, Rabu.
Salah satunya adalah PT Pengembangan Investasi Riau (PIR) yang diberikan dana besar namun tidak menghasilkan. Bahkan Direktur PT PIR, Muhammad Suhandi menyebut bahwa kondisi BUMD yang dipimpinnya dalam kondisi "sakarataul maut" nyaris tutup.
"APBD yang diberikan kepada PT PIR Rp124 miliar, selama puluhan tahun tapi uang rakyat tidak kembali. Sementara yang kembali baru Rp22 miliar," ujar Abdullah, dalam rapat pembahasan APBD Perubahan bersama seluruh direksi BUMD Riau.
Politisi PKS dari Dapil Pelalawan-Siak itu menyebut, kalau memang direkturnya menyebut sudah sulit untuk diselamatkan, kenapa tidak tutup saja.
"Kalau sudah 'sakaratul maut' kita close saja. Mengapa harus dipikirkan lagi, tapi harus bertanggungjawab dengan yang sebelumnya," ungkapnya.
Selain PT PIR, PT SPR sejak 15 tahun lalu hingga sekarang belum balik modal. Dari Rp49 miliar APBD Provinsi Riau yang diberikan kepada SPR, baru kembali Rp17 miliar.
"Jadi jangankan untung, belasan tahun berbisnis belum balik modal. Mending uang itu letak di bank," ucapnya.
