Pekanbaru (ANTARA) - Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, mengimbau agar pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Riau bersikap cermat dan bijak dalam merumuskan kebijakan terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
"Saya sarankan lebih fokus memaksimalkan kerja petugas pajak dalam menggali potensi yang sudah ada, daripada menaikkan nilai pajak. Selain itu, penting juga menutup kebocoran dalam proses pemungutan pajak," ujarnya, Jumat.
Ia mengingatkan agar tidak terjadi hal serupa seperti di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, di mana kenaikan PBB menimbulkan keresahan di tengah masyarakat karena dinilai terlalu memberatkan.
Edi Basri menegaskan bahwa setiap rencana untuk menaikkan PBB perlu melalui kajian yang mendalam. Seluruh faktor, termasuk kondisi ekonomi warga dan potensi peningkatan pendapatan daerah, harus dianalisis secara menyeluruh sebelum keputusan diambil.
Edi mengungkapkan, pihaknya menerima informasi bahwa ada sejumlah kabupaten dan kota di Riau telah membuat kebijakan menaikkan PBB P2. Salah satunya adalah Kota Pekanbaru, yang melakukan kenaikan sejak masa Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa hingga 300 persen kenaikan.
Beberapa kabupaten lain juga disebut sudah menerapkan langkah serupa. Namun angka detailnya belum muncul ke publik.
Ia menilai, kebijakan tersebut berisiko menambah beban masyarakat di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Oleh karena itu, ia mendorong kepala daerah untuk mengedepankan strategi yang tidak menimbulkan tekanan berlebihan bagi rakyat.
Selain itu, Edi juga meminta pemerintah daerah mempermudah proses perizinan bagi pelaku usaha. Menurutnya, penyederhanaan perizinan akan mendorong pelaku usaha untuk beroperasi secara legal, sehingga pemerintah bisa memperoleh potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor tersebut.
"Kalau perizinan dibuat sederhana, pelaku usaha akan lebih memilih jalur resmi. Dari sana, potensi PAD bisa meningkat tanpa harus menaikkan pajak yang memberatkan," jelasnya.
Edi berharap, dengan strategi yang tepat, penerimaan daerah bisa terus meningkat tanpa harus mengorbankan daya beli dan kesejahteraan masyarakat. "Belajarlah dari daerah lain. Jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sama,"jelasnya.
