Auditor BPKP Riau cek barang bukti dugaan SPPD fiktif di Setwan Riau

Pekanbaru (ANTARA) - Tim Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau mendatangi Polda Riau untuk menghitung kerugian negara terkait dugaan SPPD fiktif di Sekretariat Dewan (Setwan) Riau, Rabu.

Kabid Humas Polda Riau Kombes Anom Karabianto memastikan kedatangan tim audit ialah untuk mengecek seluruh barang bukti di Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Riau. Setelah itu, tim audit akan mengajukan perhitungan kerugian negara kasus SPPD fiktif.

"Usai kita geledah ruangan di Setwan, berkas yang berkaitan dengan dugaan SPPD fiktif ini banyak sekali. Maka untuk efisiensi, BPKP yang datang ke tempat barang bukti disimpan," sebutnya.

Adapun barang bukti yang disita penyidik dari Kantor Sekretariat DPRD ada 36 kontainer. Banyaknya barang bukti yang disita, tidak memungkinkan untuk dipindahkan lagi ke Kantor BPKP Riau.

Berdasarkan hasil penggeledahan, Ditreskrimsus Polda Riau telah menyita sebanyak 44.042 dokumen tiket dari SPPD tahun anggaran 2020-2021, serta puluhan perangkat komputer.

"Kalau barang bukti digeser ke BPKP lagi ini nanti memakan waktu. Setelah penghitungan kerugian negara, baru bisa melangkah ke tahap upaya paksa, dilanjutkan dengan penetapan tersangka)," terang Kombes Anom.

Senada, Direktur Krimsus Polda Riau Kombes Nasriadi juga mengungkapkan tim audit datang untuk proses koordinasi dan mempercepat perhitungan kerugian negara terkait kasus SPPD fiktif di Sekretariat DPRD Riau.

"Itu BPKP Provinsi dibackup sama BPK RI untuk penambahan personel. Pokoknya pasca penggeledahan itu kita intens terus menambah data ke BPKP," tambahnya.

Diketahui, dugaan SPPD fiktif ini menyeret nama bakal calon wali kota Muflihun yang bertugas sebagai Sekretaris Dewan di DPRD Riau.

Seiring berjalannya proses pemeriksaan, mantan Pj Walikota Muflihun juga diketahui menggunakan rekening atas nama orang lain untuk transaksi.

Uang di rekening tersebut diduga dinikmati oleh THL tertentu yang memiliki kedekatan dengan Muflihun.

Muflihun selaku Sekwan memerintahkan PPTK untuk memasukkan nama THL tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas. Namun THL tersebut tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas, hanya mendapatkan uang perjalanan dinas saja untuk pribadinya.

Bahkan disebutkan Nasriadi, Muflihun mengakui menandatangani kwitansi panjar perjalanan dinas sebagai pihak yang menerima uang lebih kurang 50 kegiatan perjalanan dinas. Adapun alasan penandatanganan ini PPTK sedang tidak berada ditempat.

Seiring penanganan perkara ini, saat diperiksa Muflihun juga menyebutkan sejumlah nama diantaranya wakil DPRD Riau Agung Nugroho yang juga bertarung pada pemilihan Wali Kota Pekanbaru.