Pekanbaru (ANTARA) - Pihak DPRD Riau menggelar rapat paripurna penyampaian jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Riau terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun 2021, Kamis.
Gubernur Syamsuar menyampaikan jawaban atas pandangan Fraksi Golkar yang sebelumnya yang disampaikan oleh Anggota DPRD Riau Yanti Komalasari. Pemerintah Provinsi Riau mengapresiasi Fraksi Partai Golkar yang telah mengingatkan Pemprov untuk menjalankan visi dan misi pembangunan Provinsi Riau sesuai dengan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024.
"Kami sependapat dan mendukung pernyataan Fraksi Partai Golkar bahwa program pembangunan lima tahun harus saling mendukung dan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Riau akan terus meningkatkan kualitas PNS melalui pendidikan formal, pelatihan, pengembangan karir dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik," ujar Syamsuar.
Mengenai kontribusi BUMDes terhadap APBDes diakui bahwa belum semua BUMDes yang memberikan kontribusi terhadap APBDes, namun sebagian dari BUMDes telah dapat meningkatkan omzetnya, dan memberikan kontribusi bagi PADes.
Mengenai keberadaan BUMDes, Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan klasifikasi terhadap 1.591 BUMDes, dengan rincian 561 BUMDes Klasifikasi Dasar,442 BUMDes klasifikasi tumbuh, 386 BUMDes klasifikasi berkembang dan 202 BUMDes klasifikasi maju dengan telah tersusunnya data klasifikasi BUMDes tersebut di atas, diharapkan memudahkan Pemerintah Provinsi Riau dan instansi terkait untuk melakukan pembinaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa yang ada.
Selanjutnya, Syamsuar mengatakan, pihaknya sangat berterima kasih atas masukan yang disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan terkait kurangnya komunikasi efektif antara eksekutif dan legislatif. Ke depan akan menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Provinsi Riau sehingga kita dapat membangun Riau secara bersinergi.
Selanjutnya, terhadap pandangan Fraksi Demokrat, yang disampaikan Eddy A Mohd Yatim, Syamsuar mengatakan, pandangan yang disampaikan tersebut tentunya bertujuan agar pembangunan yang kita laksanakan ini dapat mensejahterakan masyarakat Riau.
Terkait dengan saran Fraksi Partai Demokrat terhadap evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BUMD dalam upaya meningkatkanPAD, Pemerintah Provinsi Riau, sambung Syamsuartelah melakukan upaya-upaya, diantaranya untuk memperbaiki kinerja BUMDmelaksanakan fit and proper test bagi seluruh pengurus BUMD dengan berpedoman Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.
Selanjutnya, terhadap Fraksi Gerindra yang disedahkan Syafruddin Iput, Syamsuar mengapresiasi penyampaian LKPJ Kepala Daerah Tahun 2021 yang tepat waktu. Semua itu tentunya tidak terlepas dari dukungan semua pihak, termasuk DPRD Provinsi Riau sebagai partner Pemerintah Provinsi Riau. Melalui kolaborasi Pemerintah Provinsi
Riau, DPRD dan semua lapisan masyarakat.
Pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Riau, kata Syamsuar, setuju memberikan apresiasi atas pandangan umum Fraksi PKS terkait pembangunan sekolah terutama di daerah padat penduduk.
Untuk itu pihaknya akan melakukanperencanaan komprehensif sesuai kebutuhan daerah. Adapun terkait dengan pembangunan di bidang kesehatan, Syamsuar juga sependapat dan mendukung saran Fraksi PKS dalam hal penyediaan sarana dan prasarana kegiatan yang berkualitas.
Selanjutnya, terhadap pandangan Fraksi PAN , yang diserahkan Mardianto Manan, terkait dengan visi dan misi pembangunan daerah dapat dijelaskan bahwa pencapaian indikator pada misi mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, dapat kami jelaskan bahwa kondisi
infrastruktur jalan di Provinsi Riau yaitu sepanjang 2.799,81 km dengan kondisi jalan rusak ringan 15,74 persen dan rusak berat 22,60 persen.
Oleh sebab itu, kata Syamsuar Pemerintah Provinsi Riau berupaya untuk mengurangi jumlah kondisi jalan yang rusak melalui pemeliharaan jalan dan jembatan.
Terhadap pandangan fraksi PKB, Syamsuar menyampaikan ucapan terima kasihkepada Fraksi PKB yang telah memberikanapresiasi terhadap realisasi pendapatan daerah. Tentu hal ini menjadi acuan dan motivasi Pemdauntuk terus meningkatkan penerimaan daerah dan menggali berbagai potensi merealisasikannya secara maksimal.
Terakhir, terhadap fraksi gabungan PPP, Nasdem Hanura, Syamsuar mengatakan, berkenaan dengan Pendapatan Daerah, PemprovRiau akan terus berupaya untuk meningkatkannya. Terdapat beberapasektor Pendapatan Daerah pada tahun 2021 yang tidak mencapai target seperti retribusi daerah dan Dana Alokasi Khusus.
Terhadap retribusi daerah, upaya yangdilakukan adalah dengan meningkatkan pengelolaan penerimaan retribusi daerah berbasis elektronik dan ekstensifikasi. "Sedangkan Dana Alokasi Khusus, Pemprov Riau akan terus memperbaiki data untuk meyakinkan Pemerintah Pusat terutama terhadap usulan program dan kegiatan yang akan didanai," cakapnya.
Terkait dengan bantuan rumah ibadah, Pemprov Riau, kata Syamsuar lagi, tetap berkomitmen untuk membantunya hanya saja terkendala dengan regulasi yang ada. Saat ini Pemprov Riau sedang mencari solusi yang tepat. Namun demikian, Pemerintah Provinsi Riau telah mendorong perusahaan melaluiprogram CSR untuk membantu rumah ibadah. "Mudah-mudahan ke depannya kita menemukan regulasi yang tepat sehingga kita bisa membantu rumah ibadah melalui APBD," katanya.
Berkenaan dengan realisasi tugas pembantuan pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Dinas Perkebunan yang masih rendah, disebabkan karena adanya kebijakan refocussing anggaran serta beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena keterlambatan informasi dari Pemerintah Pusat.
Untuk diketahui, paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Riau, Yulisman. Dalam paripurna tersebut juga dibentuk Panitia Khusus LKPjGubri tahun 2021, dan terpilih Kelmi Amri sebagai Ketua dan Karmila Sari sebagai Wakil Ketua. (Adv)
