Tugas berat menunggu, DPRD minta kekosongan Direksi BRK segera diisi

Pekanbaru (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Karmila Sari meminta agar pengisian kekosongan jabatan strategis direksi Bank Riau Kepri (BRK) dipercepat lantaran sejumlah pekerjaan tengah menunggu untuk diselesaikan.

"Kami mendorong agar penentuan jabatan-jabatan penting ini disegerakan. Apalagi posisi Direktur Utama, sudah lama kosong. Tentu sangat mempengaruhi terhadap kebijakan dan kecepatan keputusan yang diambil oleh jajaran direksi," ucap Karmila di Pekanbaru, Jumat.

Salah-satu tugas berat telah menunggu Pimpinan baru bank berpelat merah tersebut yakni kesiapan dan strategi yang matang untuk mewujudkan transisi BRK Konvensional menjadi BRK Syariah secara penuh di tengah gejolak pertumbuhan ekonomi yang mengalami resesi akibat bencana nasional wabah COVID-19.

"Secara prinsip kami Komisi III mendukung upaya yang dilakukan BRK. Tapi kami minta untuk berhati-hati. Apalagi kita mengalami resesi pertumbuhan ekonomi tidak hanya di Riau tetapi juga secara global akibat pandemi COVID-19. Sehingga alokasi anggaran harus dimanfaatkan seefisien mungkin. Kita berharap BRK punya strategi khusus dalam menghadapi ini," ucap Karmila yang merupakan Politisi Golkar Riau.

Karmila menyebutkan Pihak Komisi III DPRD Provinsi Riau yang bermitra kerja dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) telah memperoleh informasi dari BRK terkait sejauh mana teknis persiapan BRK menuju sistem syariah. Menurut Karmila, BRK sudah melengkapi salah satu syarat berupa naskah kajian akademis yang diserahkan ke Biro Ekonomi Pemprov Riau.

Karena dokumen itu belum sampai ke tangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Riau. Karmila meminta agar BRK bersama Biro Ekonomi dan Biro Hukum Pemprov Riau untuk menjadwalkan pertemuan dengan pimpinan DPRD Riau dan Bapemperda DPRD agar pihaknya mengetahui konsep pelaksanaan perbankan syariah tersebut secara lengkap.

"Kita juga ingin tau apa saja plus minusnya, apa yang sudah berjalan, bagaimana simulasinya dan kondisi ke depannya seperti apa. Karena konversi sistem BRK menjadi full ke syariah harus matang. Untuk itu, mereka harus memaparkan ke DPRD Riau agar persiapan perda dan kosekuensinya juga dapat disupport oleh DPRD," ucap Karmila.

Dia mencontohkan sistem perbankan daerah yang kondisinya serupa dengan BRK yakni Bank NTB Syariah yang sudah bertransisi secara penuh sejak 2018 lalu. Bank NTB Syariah kini memiliki aset Rp8 triliun. Perjalanannya pasca konversi Bank NTB menjadi Bank Syariah telah menuai hasil pertumbuhan positif, dimana memulai persiapan dari 2016 dan beroperasional penuh dengan sistem syariah pada 2018.

"Kondisinya persis sama seperti BRK. Mayoritas penduduk muslim di NTB lebih banyak, hampir 96 persen. Di Provinsi Riau sekitar 90 persen. Ada enam konsultan yang mereka libatkan pada waktu itu mulai dari LPPI, OJK, BI bahkan mark plus dan co. Sejak berjalan dari 2018 ada peningkatan laba yang mereka dapat walaupun di kondisi transisi " ucap wakil rakyat asal Kabupaten Rokan Hilir itu.

Dia meminta agar BRK dapat mempelajari konsep yang dimiliki Bank NTB Syariah.

Pasalnya untuk perpindahan sistem menuju syariah, Bank NTB Syariah sudah memulai lebih dulu, sudah paham betul kendala dan strategi yang dilakukan.

Sementara itu, jika ditinjau dari segi aset, BRK memiliki nilai aset jauh lebih besar, senilai Rp27 triliun. Hanya saja yang membedakan kedua perbankan daerah ini yakni masa transisinya di kondisi pertumbuhan ekonomi yang berbeda. Di tahun 2018, kondisi pertumbuhan ekonomi masih stabil, sementara di tahun 2020 ini kita memasuki masa reses dengan pertumbuhan ekonomi minus.

"Sejauh ini BRK sudah bertahap mempersiapkan sistem perbankannya menuju syariah. Mereka juga sudah sosialisasi ke nasabah. Sesuai syarat, minimal 70 persen nasabah harus ikut menyetujui konversi ini" ucapnya.

Baca juga: Layanan transaksi BRK tetap buka, yang tutup kantor pusat karena COVID-19

Menurut Karmila, BRK juga terus meningkatkan layanan dan bisnis. Dimana, BRK baru saja meluncurkan program priority untuk nasabah yang memiliki deposito tabungan mulai dari Rp500 juta. Banyak fasilitas gratis dan berkelas yang nasabah prioritas dapatkan. Diantaranya fasilitas room meeting di gedung menara BRK dan pelayanan berkelas dan keutamaan lainnya.

"Kita sebagai masyarakat Riau sangat bangga dengan perkembangan BRK saat ini. Berharap BRK semakin canggih lagi dalam teknologinya dan semakin cepat, baik pelayanannya sehingga BRK semakin dekat dengan nasabahnya," ujarnya.

Dia menyebutkan membantu perkembangan BRK berarti sama saja membantu kemajuan Riau karena keuntungan yang BRK dapatkan merupakan bagian tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Riau yang dimanfaatkan untuk pembangunan Riau berkelanjutan.

Baca juga: Komisi III DPRD Riau : Bubarkan saja BUMD tak produktif