Pekanbaru (ANTARA) - Kantor BKKBN Perwakilan Provinsi Riau kini memiliki 182 penyuluh KB dan sebagian besar dari mereka akan dimutasi ke desa-desa di Kabupaten Kampar belum tersentuh penyuluhan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) secara optimal.
"Banyak desa yang belum tersentuh penyuluhan seperti dari hasil kunjungan Anggota DPR RI Komisi IX Mafirion bersama BKKBN Provinsi Riau baru-baru ini dan ditemukan bahwa ada sejumlah warga di desa yang tidak tahu program KB," kata Agus Putro di Pekanbaru, Selasa.
Anggota Komisi IX DPR RI H. Mafirionberkunjung ke 18 lokasi di daerah terpencil, terluar terpinggir dan tersiolasi, mulai Januari hingga minggu pertama April 2019, untuk menyelesaikan masalah kesehatan produksi, KKBPK, dan stunting di Riau.
"Sebanyak 18 lokasi tersebut jarang ditempuh pejabat karena harus melewati perjalanan laut dan sungai dengan menggunakan kapal kecil seperti di Inhil, Kuansing, Pelalawan dan Kampar," katanya.
Baca juga: Pencatatan KB Rohil hanya 73 persen
Bahkan ada daerah yang tidak tahu apa itu KB, ujarnya dan ini menjadi tantangan buat BKKBN untuk kembali lagi ke sana menuntaskan program KKBPK, dan segera audiensi dengan bupati Kampar untuk menempatkan PLKB dari daerah lain ke Kampar agar mereka bisa bekerja dengan maksimal.
Ia menyontohkan ada warga di empat desa di antaranya warga Desa Sungai Patah Arang dan Sungai Batang di Inhil, tidak kenal program KKBPK akan tetapi mereka sudah menggunakan alkon, lalu bertanya KB itu apa?.
"Desanya terpencil hampir mendekati Kuala Tungkal berbatasan dengan Provinsi Jambi, dan untuk menempuh desa tersebut harus menggunakan perahu kecil, dengan empat jam perjalanan," katanya.
Selain itu, ada warga yang mengakui hingga dirinya sudah berumur 35 tahun kini, baru ada satu kali kunjungan dari Kepala BBKBN Provinsi Riau dan anggota DPR RI.
"Pada kesempatan itu tentu saja untuk melancarkan program KKBPK, maka BKKBN memberikan sejumlah hadiah pada warga tersebut agar mereka bisa termotivasi untuk ingin memahami program KKBPK," katanya.
Baca juga: Komisi IX DPR RI temukan penduduk Riau belum paham KB
Sementara itu Kepala Desa Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar, Busriyanto mengungkapkan di Kabupaten Kampar tercatat 21 kecamatan dengan 24 desa yang menjadi daerah amat sangat terisolasi.
Secara umum, katanya, kondisi riil Kampar Kiri Hulu terdiri atas 24 desa, dengan kondisi jalan tanah tanpa aspal tembus ke Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumbar dan Payakumbuh, sedangkan jalur tengah dan kiri berupa jalur sungai dengan menggunakan perahu kecil bermesin tempel.
"Dengan kondisi Kecamatan Kampar Kiri Hulu yang terisolasi tersebut, penyuluhan tentang KKBPK sangat kurang sedangkan beragam informasi tentang pertumbuhan generasi kini sangat luar biasa, sehingga program pelatihan dan penyuluhan perlu lebih diintensifkan khususnya bagi kepala desa, agar bisa mengembangkan informasi tersebut ke warganya," katanya.
Ia juga meminta Pemerintah Provinsi Riau untuk menambah tenaga bidan desa, karena yang bertugas di desanya kini, baru seorang bidan desa yang dinilai tidak maksimal memberikan penyuluhan dan pelayanan kesehatan.
Baca juga: Riau peroleh Rp55,131 miliar untuk program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
