Bengkalis (ANTARA) - Prevalensi stunting di Kabupaten Bengkalis mengalami penurunan signifikan dari 17,9 persen pada tahun 2023 menjadi 12,5 persen pada tahun 2024. Capaian ini menunjukkan adanya kemajuan positif dalam upaya penanggulangan stunting yang dilakukan secara berkelanjutan oleh berbagai pihak.
Meski demikian, Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Bengkalis, Ersan Saputra yang diwakili oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, H. Hambali, menegaskan bahwa upaya penurunan stunting masih memerlukan kerja sama yang kuat dari semua elemen masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Hambali saat membacakan laporan tertulis Ketua TPPS dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting yang digelar di Ruang Rapat Bappeda Bengkalis, Selasa (12/8). Ia menggarisbawahi bahwa penanganan stunting bukan hanya tugas instansi pemerintah semata.
"Tanpa komitmen, kemauan, dan gotong royong semua pihak, penurunan stunting tidak akan tercapai secara maksimal," tegas Hambali dalam laporannya. Ia menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mendorong percepatan penurunan angka stunting di Bengkalis.
Hambali mengajak seluruh elemen, mulai dari masyarakat, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dunia usaha, dunia kerja, hingga perguruan tinggi, untuk membangun sinergi dan memperkuat kolaborasi. Menurutnya, hanya dengan kerja bersama, hasil optimal dapat dicapai.
Dalam kesempatan itu, Hambali juga menyoroti pentingnya evaluasi dan perencanaan program yang matang. Ia menekankan bahwa capaian kinerja perlu dievaluasi secara berkala untuk menyusun strategi yang lebih efektif hingga akhir tahun 2025.
"Kita ingin melihat capaian-capaian kinerja yang telah dilakukan, kemudian menyusun upaya-upaya yang harus dilakukan sampai akhir tahun 2025," katanya. Ia menambahkan, hal ini menjadi bagian dari target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis.
Lebih lanjut, Hambali menekankan pentingnya ketepatan dalam pelaksanaan program di lapangan. Program dan kegiatan harus dijalankan dengan tepat anggaran, tepat sasaran, dan difokuskan pada desa atau kelurahan yang masih memiliki kasus stunting tinggi.
"Jangan sampai ada kasus stunting baru. Kita harus mencegah lahirnya anak stunting baru dan menangani anak stunting yang sudah ada," tutupnya. Rapat koordinasi ini dibuka secara resmi oleh Bupati Bengkalis yang diwakili oleh Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Johansyah Syafri, dan diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama menuju Bengkalis bebas stunting
