Pekanbaru, (Antarariau.com) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendorong pembentukan tim kelompok kerja (Pokja) percepatan perhutanan sosial yang hingga kini belum dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Riau.
"Kita dorong Pokja-nya. Pokja kan (melibatkan) banyak pihak. (Termasuk) nanti yang bantu verifikasi dan percepatan (perhutanan sosial) ini," kata Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) KLHK Dr Bambang Suprianto kepada Antara di Pekanbaru, Jumat.
Pemerintah melalui KLHK pada Oktober 2017 silam mulai membentuk Pokja Percepatan Perhutanan Sosial yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, LSM, perguruan tinggi dan para pihak yang berkaitan dengan perhutanan sosial.
Pokja ini bertugas untuk melakukan sosialisasi, fasilitasi, dan pendampingan kepada masyarakat sasaran sampai ke tingkat tapak, untuk melakukan kegiatan pengelolaan/pemanfaatan hutan secara lestari dan pengembangan usaha, serta membantu Pemerintah dalam memverifikasi permohonan pemberian akses.
Hingga kini, Bambang mengatakan Pemprov Riau belum memiliki Pokja. Untuk itu, dia sangat mendorong agar Pokja segera terbentuk sehingga target pemerintah untuk perhutanan sosial yang mencapai 4,3 juta hektare secara nasional 2019 mendatang tercapai.
"Dari Pak Kadis (Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau) janji 15 Februari katanya sudah ditandatangani Gubernur," ujarnya.
Terpisah, Kepala Dinas Kehutanan Riau, Ervin Rizaldi kepada Antara menjelaskan bahwa pembentukan Pokja masih dalam proses penyusunan tim.
Dia optimisi dalam waktu dekat Pokja percepatan perhutanan sosial dapat segera dibentuk dan ditandatangani Gubernur Riau. Meski masih dalam proses penyusunan tim, dia mengatakan bahwa Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mendukung penuh Pokja tersebut.
"Intinya Pak Gubernur pengennya lahan-lahan di Riau, semaksimal mungkin untuk masyarakat Riau lah," ujarnya.
Lebih jauh, ia mengatakan saat ini telah terdapat sekitar 40.000 hektare kawasan perhutanan di Provinsi Riau. Angka itu berpotensi bertambah dengan adanya hutan adat yang akan diverifikasi langsung oleh Ditjen PSKL di Kabupaten Kampar.
"Dalam tahun ini, kita targetkan 100.000 hektare kawasan perhutanan sosial di seluruh Riau. Nambah 60.000 hektare dari tahun sebelumnya," tuturnya.
Berita Lainnya
Menkeu Sri Mulyani sebut anggaran perlindungan sosial bukan hanya lewat Kemensos
25 March 2024 12:10 WIB
Menkominfo telah menurunkan 1.971 berita hoaks di media sosial tentang pemilu
19 March 2024 14:58 WIB
Jejaring sosial X batasi pencarian "Taylor Swift" perlambat penyebaran gambar palsu
29 January 2024 11:28 WIB
Presiden Jokowi nyatakan program bantuan sosial harus diteruskan
09 January 2024 12:05 WIB
RGE Founder's Day di Pangkalan Kerinci Kota, RAPP gelar bakti sosial
29 November 2023 10:02 WIB
Bakti Sosial RGE Founder's Day 2023 di Kenegerian Gunung Sahilan, karyawan RAPP dan masyarakat Kenduri Kampung
20 November 2023 14:15 WIB
Muak lihat kekerasan, Selena Gomez ambil langkah mundur dari media sosial
01 November 2023 16:04 WIB
6,3 juta hektare lahan rakyat peroleh persetujuan perhutanan sosial
28 October 2023 14:12 WIB