Rokan Hilir (Antarariau.com) - Program pemerintah pusat dalam rangka memajukan lokasi prioritas (Lokpri) khususnya di wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau hingga saat ini belum terealisasi.
"Realisasi pembangunan Lokpri di Rohil nol persen. Persoalan ini sangat berdampak terhadap visi dan misi pembangunan di Rokan Hilir," kata Kepala Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Rohil, Wazirwan Yunus di Bagansiapiapi, Rabu.
Ia menyebutkan wilayah Lokpri yang sudah dipresentasikan pusat yakni, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Bangko dan Sinaboi. Sedangkan, BPP mengusulkan Kecamatan Kubu Babussalam dan Pekaitan termasuk didalamnya.
Menurut dia, penetapan wilayah Lokpri dilakukan pada daerah yang memiliki batas langsung dengan negara tetangga. Hal ini untuk menjaga status daerah dan kedaulatan negara.
"Selain itu penetapan Lokpri juga untuk menjaga tidak timbulnya konflik di perbatasan," katanya.
Disisi lain konsep Nawacita yang di cetuskan Presiden Joko Widodo yakni untuk memberikan pemerataan pembangunan, namun dengan sistem berbeda yakni dimulai dari pedesaan (pesisir) hingga ke kota. Meski demikian dibutuhkan kerjasama semua egosektoral supaya dapat terlaksana dengan baik.
"Sistemnya berbeda sekarang, kalau dulu dari atas ke bawah, sekarang dari bawah ke atas. Saya pikir kalau terlaksana ini bisa mempercepat pertumbuhan perekonomian didesa secara signifikan," ucap Wazirwan.
Untuk wilayah Lokpri di Rohil, Wazirwan menegaskan sudah mengusulkan ke pusat tambahan dua Lokpri yakni kecamatan Kubu Babussalam dan Pekaitan.
"Bila dilihat dalam peta, maketnya seperti membangun dalam bentuk lingkaran," jelasnya.
Selain itu, tambah dia kendala dalam membangun wilayah Lokpri diantaranya anggaran dan lemahnya egosektoral.
"Artinya, supaya semua fokus membangun harus diperkuat dengan peraturan pemerintah, sehingga semua merasa memiliki tanggung jawab. Misal, untuk fisik jalan, bangunan, pangan, perikanan, perkebunan dan lainnya harus ada satuan kerjanya," tuturnya. (ADV)
Oleh: Dedi Dahmudi
