Pekanbaru, (Antarariau.com) - Pemerintah Provinsi Riau menggelar rapat evaluasi pelaksanaan program pembangunan untuk mempercepat penyerapan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 yang hingga kuartal pertama masih banyak kendala.
"Hari ini kami tidak bicara realiasi fisik dan keuangan. Tapi karena ini masih pejabat yang baru dilantik, kami minta mereka inventarisasi adakah program yang bermasalah supaya cepat dilaporkan dan cari solusinya," kata Sekretaris Daerah Provinsi Riau Zaini Ismail usai rapat tertutup evaluasi pelaksanaan APBD Riau di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Selasa.
Ia mengatakan dalam rapat tersebut terungkap bahwa ada beberapa program dari APBD tidak bisa dikerjakan karena kesalahan dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebelumnya.
Untuk itu, Zaini meminta inventarisasi masalah dilakukan dengan teliti agar target yang sudah ditetapkan di masing-masing SKPD pada tahun ini bisa tercapai.
"Kalau memang ada kegiatan yang bukan kewenangan kita di provinsi, boleh saja diefisiensi (dihapuskan) dan nanti bisa dialihkan ke APBD Perubahan atau bisa juga menjadi Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran)," ujarnya.
Ia menjelaskan, pada tahun ini terdapat 7.030 paket pengerjaan yang dianggarkan dalam APBD Riau. Namun, hingga triwulan I-2015 baru ada sekitar 432 paket yang masuk dalam proses lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP).
"Baru ada masuk di ULP sekitar 432 paket senilai Rp1,6 triliun lebih. Artinya, masih ada sekitar Rp4,4 triliun yang harus kita laksanakan," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Riau SF Hariyanto mengatakan APBD 2015 dipastikan defisit sekitar Rp2 triliun karena menurunnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Karena itu, Pemprov Riau melakukan berbagai cara untuk mencari pendapatan daerah yang baru, termasuk untuk segera menagih kekurangan DBH minyak dan gas 2013 sekitar Rp440 miliar ke pemerintah pusat.
"Kita memang defisit anggaran, tapi kita usahakan untuk gali potensi lain dari retribusi," kata SF Hariyanto.
Pemprov Riau sebelumnya menyatakan APBD tahun anggaran 2015 sebesar Rp10,7 triliun. Dari segi pendapatan, proyeksi untuk tahun 2015 adalah sebesar Rp8,718 triliun. Jumlah itu terdiri dari sektor pendapatan asli daerah (PAD), dana bagi hasil, pendapatan daerah lainnya yang sah.
Selanjutnya untuk belanja daerah komponen belanja tidak langsung berjumlah Rp3,97 triliun. Rinciannya Rp1,508 triliun untuk belanja pegawai, Rp850 miliar untuk belanja hibah, Rp9,5 miliar bantuan sosial, Rp1,083 triliun untuk belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa, Rp961 miliar belanja bantuan keuangan kabupaten/kota dan pemerintah desa, dan Rp10 miliar belanja tak terduga.
Sedangkan komponen belanja langsung berjumlah Rp6,744 triliun yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan/jembatan, sumber daya air, rumah layak huni, dan lain-lain.
Dengan demikian, jumlah total belanja adalah Rp10,7 triliun sehingga terjadi defisit Rp2 triliun karena pendapatan yang hanya Rp8,7 triliun. Defisit itu akan ditutupi melalui sisa anggaran lebih tahun anggaran 2014 yang berjumlah Rp2 triliun.
Namun, pendapatan dari dana bagi hasil dipastikan menurun Rp2 triliun yang membuat APBD Riau kembali defisit.
