Mobdin Eks DPRD Riau Gunakan Plat Polisi Palsu

id mobdin eks, dprd riau, gunakan plat, polisi palsu

Mobdin Eks DPRD Riau Gunakan Plat Polisi Palsu

Pekanbaru, (Antarariau.com) - Satpol PP Pemprov Riau menyatakan satu unit mobil dinas yang ditarik paksa dari mantan anggota DPRD Riau telah berganti menggunakan nomor polisi palsu sehingga cukup menyulitkan dalam proses verifikasi.

"Salah satu mobil dinas itu ada yang nomor polisinya telah dipalsukan," kata Kepala Satpol PP Riau, Noverius, kepada wartawan di Pekanbaru, Rabu.

Ia menjelaskan, mobil yang menggunakan plat nomor polisi palsu tersebut berjenis Nissan Terano. Awalnya, petugas kesulitan melacak mobil tersebut karena seharusnya kendaraan itu menggunakan plat merah nomor BM 1403 TP.

Namun, petugas menemukan mobil tersebut di sebuah bengkel mobil di Kota Pekanbaru dan telah menggunakan plat nomor warna hitam. Hanya saja, Noverius enggan menyebutkan siapa mantan anggota DPRD yang sebelumnya menguasai mobil tersebut.

Menurut dia, mobil tersebut merupakan satu dari tiga mobil dinas yang berhasil didapatkan pada pekan ini. Dua unit mobil lainnya berada di Kota Dumai.

Ia mengatakan tim Satpol PP Riau diutus ke Dumai untuk menarik paksa mobil tersebut dari bekas anggota DPRD Riau.

Dengan begitu, dari 55 mobil untuk anggota DPRD Riau tahun 2009-2014, tinggal tiga unit mobil yang belum berhasil kembali ke negara.

"Sekarang tersisa tiga unit lagi," ujarnya.

Ia mengatakan tiga mobdin yang tersisa kini tersebar di luar Pekanbaru, bahkan ada yang di provinsi lain. Satu diantaranya ada di Kabupaten Indragiri Hilir, satu di Kabupaten Rokan Hilur dan ada yang di Provinsi Jambi.

"Dalam waktu dekat tim kita akan menjemput mobil tersebut. Begitu juga yang ada di Jambi," kata Noverius.

Pemprov Riau di bawah kepemimpinan Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, sejak 2014 memang gencar untuk melakukan penghematan anggaran dan menertibkan aset negara.

Ia memerintahkan agar 55 mobil dinas (mobdin) yang sebelumnya digunakan oleh mantan anggota DPRD Riau untuk dikembalikan ke negara, dan tidak menganggarkan lagi pengadaan mobil baru untuk legislator yang baru.