Deviden tetap bayar pajak, ini aturannya

Pekanbaru (ANTARA) - Sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023, menyebutkan bahwa dividen adalah bagian dari penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan tergantung siapa yang menerima dividen.

Beberapa indikator kinerja perusahaan dikatakan baik jika menunjukkan keuntungan bersih yang stabil dan tingkat pertumbuhan pembayaran dividen . Pemegang saham menerima deviden sebagai bentuk penghargaan atas investasi mereka dalam perusahaan.

Dividen adalah bagian laba atau pendapatan perusahaan yang besarnya ditetapkan oleh direksi serta disahkan oleh rapat pemegang saham untuk dibagikan kepada para pemegang saham.

Pajak dividen merupakan potongan atas laba yang diperoleh oleh pemegang saham sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023. Di dalam UU tersebut disebutkan bahwa dividen adalah bagian dari penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan tergantung siapa yang menerima dividen.

Tarif pajak dividen dikenakan dengan mengalikan tarif dengan jumlah deviden yang diterima. Tarif pajak deviden ada tiga yaitu 10 persen untuk Wajib Pajak Orang Pribadi sesuai dengan PPh Pasal 4 ayat (2) final 15 persen untuk Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan 20 persen untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang tinggal di luar negeri.

Dividen yang dikecualikan dari Objek Pajak diatur dalam PMK Nomor 18 Tahun 2021 tentang penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Syarat utama dividen yang dapat dikecualikan dari objek pajak penghasilan adalah deviden tersebut harus berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau pembagian deviden interim sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kriteria deviden yang dapat dikecualikan menjadi objek pajak penghasilan adalah deviden yang diterima dari dalam negeri untuk Wajib Pajak Badan, deviden yang diterima dari dalam negeri untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu, deviden yang diterima dari luar negeri oleh perusahaan masuk bursa untuk Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu. Deviden yang diterima dari luar negeri oleh perusahaan non bursa untuk Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dengan syarat harus diinvestasikan minimal 30 persen dari laba setelah pajak di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu.

Dalam hal deviden yang dibagikan diinvestasikan di wilayah NKRI kurang dari deviden yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, deviden yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPh. Selisih dari deviden yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dikurangi dengan deviden yang diinvestasikan dikenai PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas deviden yang diperoleh dari dalam negeri yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan tidak dilakukan pemotongan PPh oleh pemotong pajak (Perusahaan yang memberikan deviden) tanpa Surat Keterangan Bebas.

Sementara tata cara pengecualian deviden sebagai objek pajak penghasilan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan wajib melaporkan deviden yang diterima dan diinvestasikan dalam SPT Tahunan PPh OP maupun Badan sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak melalui saluran elektronik di laman https://pajak.go.id/ di menu eReporting yang tersedia dan dilakukan paling lambat akhir bulan ketiga untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan akhir bulan keempat untuk Wajib Pajak Badan setelah tahun pajak berakhir.

Dalam hal saluran elektronik belum tersedia dapat melakukan pelaporan secara langsung atau melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi yang terdaftar dengan bukti penerimaan surat di KPP Wajib Pajak terdaftar.

Jangka waktu investasi dilakukan paling singkat tiga tahun pajak terhitung sejak tahun pajak deviden diterima dan tidak dapat dialihkan kecuali dalam bentuk investasi yang diatur sesuai pasal 35 PMK Nomor 18 Tahun 2021.

Jenis investasi yang diatur sesuai pasal 35 PMK Nomor 18 Tahun 2021 adalah sebagai berikut, SBN RI dan SBSN RI, Obligasi atau sukuk BUMN yang perdagangannya diawasi oleh OJK Obligasi atau sukuk lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah yang perdagangannya diawasi oleh OJK,investasi keuangan pada bank persepsi termasuk bank syariah, obligasi atau sukuk perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh OJK, investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha, investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah, penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham, penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham, kerja sama dengan lembaga pengelola investasi (LPI),penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil di dalam NKRI dan bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Deviden yang diterima tidak diinvestasikan

Jika tidak memenuhi kriteria bentuk investasi, tata cara, dan jangka waktu investasi, deviden tersebut terutang PPh saat diterima atau diperoleh. PPh yang terutang atas deviden yang berasal dari dalam negeri, wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dengan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PPh disetor paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak deviden diterima atau diperoleh. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pembayaran PPh yang terutang dan telah mendapat validasi dengan nomor transaksi penerimaan negara dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh sesuai dengan tanggal validasi.