Pekanbaru (ANTARA) - Anggota DPRD Riau Zulfi Murshal meragukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Riau Petroleum bisa mencapai target deviden senilai Rp800 miliar pada tahun ini.
"Keraguan saya ini harus segera direspons oleh Badan Anggaran karena sebelumnya sudah ditargetkan pendapatan dari Riau Petroleum senilai Rp800 miliar. Nilai ini tidak sedikit, jika tidak tercapai maka akan berdampak pada banyaknya kegiatan yang dipangkas dalam perencanaan APBD," kata Zulfi Murshal di Pekanbaru, Senin.
Menurutnya, Banggar DPRD Riau bersama TAPD Riau harus segera melakukan pembahasan kembali dengan mencarikan solusi sumber pendapatan lain sehingga target setoran dari PT Riau Petroleum nantinya tidak memicu defisit anggaran.
"Bayangkan saja, Rp800 miliar ini yang semula sudah ditetapkan sebagai sumber pendapatan. Tapi tidak tercapai maka akan terjadi rasionalisasi anggaran. Makanya harus dicari potensi pendapatan lain, agar defisit bisa kita hindari. Ini catatan penting saya yang harus segera ditanggapi," ucap dia.
Keraguan Zulfi bukan tanpa dasar jika melihat target kerja BUMD yang bergerak dalam pengelolaan migas pada tahun-tahun sebelumnya belum tercapai maka dia pun pesimis tahun ini mencapai target yang ditetapkan.
Sementara itu, Wakil Ketua Agung Nugroho mengatakan pihaknya akan segera menyurati Banggar DPRD untuk segera menjadwalkan pertemuan terkait persoalan ini.
"Dalam waktu dekat kami akan surati Banggar kami mendorong agar bagaimana target ini dapat tercapai tercapai dan tidak menimbulkan defisit anggaran nantinya," kata dia.
