Pekanbaru (ANTARA) - Komisi III DPRD Provinsi Riau memanggil PT Pengembangan Investasi Riau (PIR) guna mengevaluasi program kerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut selama tahun 2024 dan tahun berjalan 2025.
Ketua Komisi III DPRD Riau Edi Basri usai pertemuan bersama PIR di Pekanbaru, Senin, mengatakan program kegiatan yang ada di PIR selama tahun 2024 tidak berjalan karena terkendalanya izin dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Pertemuan tadi kita belum dapat gambaran tapi mereka memang belum sesuai ekspektasi kita. Semangat mereka masih kendor. Tahun 2024 kondisinya nol, tidak ada kegiatan karena perizinan yang belum keluar dari ESDM," kata Politisi Gerindra Riau itu.
Menurut Edi, harusnya PIR berkoordinasi dengan DPRD Riau untuk mengatasi kendala perizinan. Dukungan politis bisa diberikan oleh wakil rakyat yang berasal dari gabungan partai politik untuk menyampaikan aspirasi hingga ke pusat dan Kementerian ESDM.
"Kendala perizinan kalau ada hambatan bisa koordinasi dengan komisi III berbagai macam gabungan partai politik di sini. Kita bisa berikan dukungan hingga ke tingakat pusat," ujar dia.
Pada pertemuan itu, Edi menargetkan PT PIR untuk memiliki rencana kerja tahun 2025 berupa gebrakan dan inovasi program yang dapat menambah sumber pendapatan daerah. Salah satunya bersumber dari potensi pertambangan batubara di Riau.
"Target kita ke depan PT PIR sebagai pengelola pertambangan batubara bukan sebagai broker. Selama ini potensi produksi untuk satu juta ton kita hanya dapat Rp5 miliar pertahun. Ini kan kecil. Kalau kita sebagai pengelola lansung insyaAllah lebih besar penerimaan daerah," sebut Edi.
Edi menegaskan akan mengevaluasi satu per satu BUMD di Riau sebagai upaya untuk mendongkrak pendapatan daerah di tengah kondisi defisit keuangan yang dihadapi. Hal itu selaras dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mengoptimalkan sumber pendapat baru yang dapat menunjang APBD.
"Kita dorong BUMD menjadi penyumbang untuk memperbaiki kondisi APBD kita yang defisit," kata dia.
