Pekanbaru (ANTARA) - Komisi III DPRD Riau menggelar rapat kerja dengan PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Riau membahas program kegiatan dan target deviden yang harus dikejar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) usai disalurkannya suntikan modal senilai Rp25 miliar tahun ini.
"Kita mau tahu evaluasi sampai kuartal pertama, masuk kuartal kedua itu sudah sejauh mana capaian target yang sudah direncanakan. Setelah penambahan penyertaan modal Rp25 miliar. Sejauh mana perubahan kinerja PT Jamkrida untuk mencapai target yang diberikan," kata Ketua Komisi III DPRD Riau Markarius Anwar di Pekanbaru, Kamis.
Markarius mengatakan, suntikan modal sudah disalurkan pada April lalu. Dengan begitu, PT Jamkrida diminta menyusun Perencanaan strategis (Renstra) terbaru, baik satu tahunan ataupun lima tahunan dengan pernyataan modal yang sudah ditambahkan.
"Kalau dulu kan modal dasar mereka Rp25 miliar, sekarang sudah menjadi Rp50 miliar, itu harus kita hitung lagi targetnya. Karena, dengan penambahan modal mereka sudah bertambah kapasitas penjaminannya. Kalau dengan modal Rp25 miliar kemarin mereka hanya bisa menjamin Rp1 triliun. Kalau hari ini mereka sudah bisa menjamin sampai Rp2 triliun," kata dia.
Otomatis kondisi ini berdampak kepada dividen yang akan diberikan kepada Pemprov Riau. Lanjut Markarius, Komisi III menargetkan agar deviden ini mencapai dua kali lipat dibandingkan tahun lalu yang hanya senilai Rp4 miliar.
"Tahun lalu dividen yang diserahkan ke Pemerintah Rp4 miliar. Cuma kemarin di ekspose penyertaan modal, tahun ini target mereka Rp6 miliar. Naik Rp2 miliar. Harapan kita tercapai Rp6 miliar itu, karena ini kan masih tahun berjalan. Tahun depannya lagi kota harap dua kali lipat," kata dia.
Adapun laporan yang didapatkan Markarius saat hearing. Bank Riau Kepri Syariah yang seharusnya menjadi mitra strategis Jamkrida, pada dua bulan terakhir jasa Jamkrida yang dipakai BRK serta jaminan justru malah berkurang. Harusnya sesama BUMD, BRK memberikan porsi lebih kepada Jamkrida dibandingkan asuransi lainnya.
"Dalam konteks saling sinergitas antar BUMD. Saling menguatkan dan saling mendukung, keuntungan kan kembali kepada kita. Kalau lebih ke swasta kan keuntungan untuk swasta," paparnya.
"Kita ingin tahu apa persoalan sebenarnya," sambung dia. (Adv)
Berita Lainnya
11 penginapan di Harau disita polisi terkait dugaan SPPD fiktif DPRD Riau
08 December 2024 23:51 WIB
Selebgram Hana Hanifah dimintai keterangan atas dugaan SPPD fiktif DPRD Riau
05 December 2024 17:24 WIB
BRK Syariah dan DPRD Bengkalis komitmen tingkatkan pendapatan masyarakat
02 December 2024 10:44 WIB
Supaya tak jadi sarang hantu, DPRD Riau minta pemda urus aset terbengkalai
07 November 2024 17:15 WIB
Mantan Sekwan Riau dituntut 8 tahun penjara atas dugaan SPPD fiktif
07 November 2024 16:49 WIB
Anggota DPRD Riau diingatkan tak kampanye pilkada saat reses
07 November 2024 15:09 WIB
Komisi III DPRD Riau evaluasi kegiatan dan target BRK Syariah
04 November 2024 19:45 WIB
Payung elektrik Masjid Annur disorot, DPRD Riau tunggu perkara hukum selesai
01 November 2024 14:47 WIB