Selatpanjang (ANTARA) - Empat tenaga honorer di lingkungan Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, dikabarkan positif menggunakan narkoba setelah menjalani tes urine mendadak pada Senin (4/8) lalu.
Menurut informasi yang ANTARA terima, diketahui honor tersebut merupakan dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dari empat orang yang terindikasi positif, satu diantaranya merupakan wanita.
Informasi inipun dibenarkan oleh Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) Asmar. Ia menyatakan bahwa tes urine tersebut merupakan bagian dari langkah deteksi dini terhadap penyalahgunaan narkotika di kalangan aparatur pemerintah di bawah kepemimpinannya.
“Dari hasil tes urine kemarin, memang ada beberapa honorer yang positif. Prosesnya saat ini ditangani oleh tim dari narkoba,” kata Bupati Asmar kepada wartawan, Rabu.
Meskipun sudah dikonfirmasi hasilnya, Bupati belum merinci sanksi atau tindakan lebih lanjut terhadap para honorer yang terbukti positif. Namun ia memastikan, Pemkab Meranti akan memberikan keterangan resmi setelah proses pendalaman rampung.
“Nanti akan kita tindak lanjuti. Ini baru dari Satpol PP, ke depan seluruh OPD juga akan dilakukan tes urine,” tegasnya.
Sebelumnya, untuk menekan potensi penyalahgunaan narkoba di lingkungan pemerintah daerah, Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) Asmar memerintahkan pelaksanaan tes urine mendadak bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga honorer.
Tes urine perdana dilakukan usai apel pagi, Senin (6/8) dengan menyasar pegawai di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim RSUD Kepulauan Meranti bekerja sama dengan Satresnarkoba Polres Meranti di Kantor Bupati.
“Kita buktikan kepada masyarakat bahwa ASN, honorer, Kabid, dan Kasi apakah bersih dari narkoba. Semuanya akan kita cek,” tegas Bupati Asmar usai memimpin apel pagi.
Langkah ini, menurutnya, sebagai respons atas berkembangnya isu adanya oknum pegawai di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti yang terindikasi menyalahgunakan narkoba, bahkan diduga terlibat dalam peredaran barang haram tersebut.
“Sudah beredar isu ada pegawai dan honorer kita yang memakai bahkan menggendong narkoba. Ini tidak bisa kita biarkan,” ungkapnya.
Asmar menegaskan bahwa tes urine akan dilakukan secara menyeluruh dan bergiliran ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, waktu pelaksanaan akan dirahasiakan untuk menjaga keefektifan pemeriksaan.
“Kapan dan siapa saja yang akan dites, itu menjadi kewenangan saya,” ujarnya.
Jika hasil tes menunjukkan ada pegawai yang positif mengonsumsi narkoba, Pemkab tidak akan tinggal diam. Bupati menyatakan, tenaga honorer yang terbukti menggunakan narkoba akan langsung diberhentikan, sementara pejabat struktural akan dinonaktifkan dari jabatannya.
“Kita akan tindak tegas. Kalau honorer, langsung kita pecat. Kalau pejabat, kita nonjobkan. Tapi tetap kita beri pembinaan. Bila sampai tiga kali terbukti, maka tidak ada toleransi—langsung kita pecat,” tegasnya.
