Pekanbaru (ANTARA) - Pemprov Riau bersama DPRD Riau telah menyepakati penambahan penyertaan modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jaminan Kredit Rakyat senilai Rp75 miliar yang akan disalurkan secara bertahap.
Anggota Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyertaan Modal BRK dan Jamkrida, Sugeng Pranoto di Pekanbaru, Kamis mengatakan untuk suntikan modal awal PT Jamkrida senilai Rp25 miliar di alokasikan dalam APBD 2022. Sisanya, akan dimasukan pada anggaran tahun berikutnya. Penambahan modal itu dimaksudkan agar Jamkrida dapat memenuhi persyaratan untuk beroperasi secara nasional.
"Untuk Jamkrida, pansus sepakat agar mencapai modal keseluruhan dari awal pendirian sampai bisa jadi syarat beroperasi secara nasional artinya di luar Riau. Minimal harus Rp100 miliar. Selama ini modal awal yang kita berikan ke Jamkrida itu waktu pendirian Rp25 miliar. Jadi masih punya kebutuhan Rp75 miliar," kata Sugeng.
Dengan begitu, performa Jamkrida diharapkan dapat meningkat. Perusahaan daerah tersebut dituntut harus bisa melakukan ekspansi bisnis agar dikenal secara nasional.
Kata Sugeng, menyoal deviden harus terjadi peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Pihaknya telah memanggil pihak manajerial Jamkrida yang menargetkan setelah dilakukan penambahan modal target deviden yang dapat setor ke daerah sebesar Rp6-7 miliar per tahun.
"Ke depan harus meningkat lagi. Deviden Jamkrida tahun ini Rp4 M, tahun berikutnya setelah penambahan modal dia bisa tambah kan deviden antara Rp 6 sampai Rp7 miliar. itu mereka sampaikan ketika kita panggil ke DPRD Riau," kata Politisi PDI P tersebut.
Sugeng menjelaskan, payung hukum yang mengatur tentang penyertaan modal dua BUMD tersebut sudah rampung dibahas. Tinggal menunggu untuk diparipurnakan.
