Kepala LAN Adi Suryanto paparkan penggunaan anggaran di Komisi II DPR

id Berita hari ini, berita riau terbaru, berita riau antara, LAN

Kepala LAN Adi Suryanto paparkan penggunaan anggaran di Komisi II DPR

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto (ANTARA/Fauzi Lamboka)

Jakarta (ANTARA) - Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto memaparkan penggunaan anggaran dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

"Pagu anggaran LAN tahun 2022 sebesar Rp318,56 miliar. Realisasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp311,33 miliar atau 97,73 persen," katanya.

Dia menjelaskan LAN memperoleh penghargaan peringkat kedua sebagai institusi dengan kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2022 terbaik untuk kategori kementerian/lembaga pagu kecil oleh Kementerian Keuangan.

Sementara, pagu anggaran LAN tahun 2023 sebesar Rp323,16 miliar ditambah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sehingga total pagu anggaran sebesar Rp334,79 miliar. Realisasi anggaran hingga tanggal 26 Mei 2023 sebesar Rp103,75 miliar atau 30,99 persen.

Kemudian, pagu indikatif LAN untuk tahun 2024 berdasarkan Surat Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas sebesar Rp304,33 miliar.

"Dibandingkan pagu tahun 2023 terjadi penurunan anggaran sebesar Rp30,46 miliar atau 9,1 persen,"

LAN mengajukan usulan tambahan anggaran tahun 2024 sebesar Rp39,88 miliar. Anggaran itu diperuntukkan untuk renovasi dan rehabilitasi gedung bangunan ASN Corporate University, penguatan sistem inovasi pembelajaran, dan perhitungan kekurangan belanja pegawai tahun 2024.

Adi mengungkapkan LAN telah mengajukan perubahan strukturisasi yang sudah 1,5 tahun belum selesai. Dia mengakui perubahan kelembagaan cukup lama prosesnya.

Pengajuan itu dikarenakan fungsi penelitian dan inovasi sudah ditegaskan kewenangannya kepada BRIN, paparnya.

Baca juga: LAN luncurkan 8 karya tulis ilmiah serta aplikasi ASN Unggul Mobile dan Gamifikasi

Baca juga: Lembaga Administrasi Negara berhasil raih peringkat pertama kualitas pelaporan pengelolaan BMN