Selatpanjang (ANTARA) - Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil mengikuti rapat koordinasi Program Pemberantasan Korupsi bersama KPK di Balai Serindit, Pekanbaru, Selasa.
Rapat tersebut dihadiri langsung Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigjen Didik Agung Widjanarko, Gubernur Riau Syamsuar dan pejabat teras kementerian serta bupati dan walikota se-Provinsi Riau.
Di dalam rapat itu banyak dipaparkan arahan serta materi yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Diantaranya dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Kementerian Dalam Negeri dan juga dari KPK RI.
"Terimakasih kita sampaikan kepada KPK dan pihak terkait lainnya karena telah banyak memberikan arahan," kata Bupati didampingi Sekda Bambang Supriyanto dan Kepala Inspektorat Meranti, Rawelly.
Ia juga memastikan jajarannya di lingkungan Pemkab Meranti agar tidak terjerat tindak pidana korupsi, Adil meminta Sekda dan Inspektur Meranti terus memperkuat fungsi pengawasan di daerah. Dia juga menginstruksikan agar sumber daya di Inspektorat Kepulauan Meranti diperkuat, supaya mampu menjalankan tupoksi dengan maksimal.
"Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) harus diberdayakan secara maksimal. Karena dapat memberikan peringatan dini agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran," ujarnya.
Selain itu, Bupati juga minta dipersiapkan usulan satu desa terbaik di Meranti untuk diajukan ke pemerintah provinsi sebagai desa percontohan anti korupsi. Nantinya, usulan dari 10 kabupaten yang ada di Riau itu akan diseleksi kembali di tingkat provinsi. Setelah itu, dipilih 3 desa terbaik untuk didaftarkan ke KPK guna penilaian di tingkat nasional.
"Dilihat track record seluruh desa di Meranti, pelajari dan koordinasikan. Agar desa yang usulkan itu memang terbaik," sebut Bupati Adil.
Sebelumnya Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigjen Didik Agung Widjanarko mengingatkan para kepala daerah akan pentingnya kerjasama untuk mencegah tindak korupsi.
"Waspada selalu di lingkungan kita. Saya mengingatkan, ancaman tindak pidana korupsi itu dapat dihukum mati atau penjara seumur hidup," tegasnya.
Usai rakor dengan KPK, Bupati Meranti minta perangkat daerah kuatkan pengawasan
Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil berbincang-bincang bersama pihak KPK usai Rakor Pemberantasan Korupsi di Pekanbaru, Selasa (30/8/2022). (ANTARA/HO-Prokopim Setda Kepulauan Meranti)
