Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebut penerima bantuan subsidi upah diperluas

id Berita hari ini, berita riau terbaru, berita riaua antara, BSU

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebut penerima bantuan subsidi upah diperluas

Tangkapan layar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ​​​​​​​saat konferensi pers Evaluasi Program PC-PEN dan Optimalisasi Anggaran Program PEN 2021 secara daring, Selasa (26/10/2021). (ANTARA/YouTube Perekonomian RI)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah memutuskan untuk memperluas penerima bantuan subsidi upah.

"Subsidi upah diperluas dari yang semula hanya diperlakukan untuk mereka yang dikenakan PPKM level 4 dan 3," kata Menko Airlangga dalam konferensi pers Evaluasi Program PC-PEN dan Optimalisasi Anggaran Program PEN 2021 secara daring di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Kemnaker mulai proses penyaluran BSU 2021 untuk tahap II

Ia mengatakan bahwa target penerima bantuan subsidi upah adalah 8.783.350 orang dengan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) sebesar Rp8,7 triliun.

Namun, dana tersebut masih tersisa lebih dari Rp1 triliun, sehingga selain memperluas lokasi penerima, jumlah penerima BSU juga akan ditambah.

Airlangga berharap bantuan sesuai usulan Kementerian Ketenagakerjaan tersebut bisa lebih dilaksanakan dan tidak ada perubahan dari kriteria penerima.

Baca juga: Kemnaker telah proses pencairan BSU untuk 947.499 pekerja

"Dengan sisa anggaran ini akan ada perluasan sebanyak 1,6 juta sasaran pekerja dan ini jumlah anggarannya adalah Rp1,6 triliun," ujarnya.

Selain itu, lanjut Airlangga, pemerintah juga telah memutuskan teknis untuk top up kartu sembako yang akan menggunakan dana optimalisasi di Kementerian Sosial.

"Untuk November dan Desember ini dilakukan tiga bulan masing-masing Rp300 ribu pada 35 kabupaten dan kota prioritas terutama untuk penanganan kemiskinan ekstrem," ungkap Airlangga.

Baca juga: KPSI dorong cakupan kriteria penerima BSU diperluas

Kemudian pada Desember, lanjutnya, Badan Pusat Statistik akan melakukan sensus kemiskinan di 35 kabupaten tersebut agar penerima kartu sembako lebih tepat sasaran.

Adapun terkait realisasi dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada klaster kesehatan mencapai 54,3 persen, perlindungan sosial 67 persen, program prioritas 57,7 persen, dukungan UMKM korporasi 38,9 persen, dan insentif usaha 96,7 persen.

Baca juga: Menaker Ida Fauziyah bantah tunda penyaluran subsidi gaji termin II