Pekanbaru (ANTARA) - Suntikan modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Riau senilai Rp25 miliar gagal terlaksana dalam APBD Perubahan 2021 disebabkan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang penyertaan modal masih belum rampung.
"Saya dapat kabar dari teman-teman pansus berdasarkan informasi yang disampaikan langsung oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah(Kementerian dalam negeri) penyertaan modal Jamkrida tidak bisa dilaksanakan karena belum ada perda. Ini secara otomatis tidak bisa terlaksana di APBD P 2021," ucap Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto di Pekanbaru, Senin.
Kata dia, alokasi anggaran senilai Rp25 miliar yang semula masuk dalam draf rancangan perubahan APBD 2021 akan digeser ke anggaran Belanja Tak Terduga (BTT).
"Karena sebelumnya DPRD sudah sepakat bersama Pemprov Riau, jika hasil evaluasi Kemendagri keluar sementara perda belum ada. Maka kita akan rasionalisasi anggaran tersebut, kita masukan ke BTT," ucap Politisi Gerindra Riau itu.
Sebagai informasi, DPRD Riau sudah membentuk panitia khusus ranperda penyertaan modal dua BUMD yakni PT Jamkrida dan BRK. Untuk Jamkrida, pansus mengebut pembahasan regulasi itu selama dua pekan sebagai langkah untuk melepaskan Jamkrida dari sanksi yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait syarat modal kredit.
"Pasca dikeluarkan izin oleh OJK, Jamkrida maksimal lima tahun setelah izin keluar wajib memenuhi total penyertaan modal Pemprov Riau, sebagai salah satu BUMD Riau sebanyak Rp50 miliar. Sementara penyertaan modal Pemprov Riau baru Rp25 miliar. Nah kemarin kita sepakat meminta fatwa Kemendagri agar bisa memasukkan di APBD Perubahan. Sembari pansus menggesa perdanya," kata Hardianto.
Hardianto menegaskan, meski tidak terlaksana di APBD Perubahan. Pihaknya akan menganggarkan tambahan modal dua BUMD ini di APBD murni 2022.
"Walaupun ini tidak bisa dimasukkan ke APBD P. Kawan-kawan pansus tetap bekerja membahas finalisasi raperda ini. Kita akan wacanakan di APBD murni," kata dia.
Berita Lainnya
Supaya tak jadi sarang hantu, DPRD Riau minta pemda urus aset terbengkalai
07 November 2024 17:15 WIB
Mantan Sekwan Riau dituntut 8 tahun penjara atas dugaan SPPD fiktif
07 November 2024 16:49 WIB
Anggota DPRD Riau diingatkan tak kampanye pilkada saat reses
07 November 2024 15:09 WIB
Komisi III DPRD Riau evaluasi kegiatan dan target BRK Syariah
04 November 2024 19:45 WIB
Payung elektrik Masjid Annur disorot, DPRD Riau tunggu perkara hukum selesai
01 November 2024 14:47 WIB
DPRD Riau gesa penyusunan RAPBD 2025
31 October 2024 18:56 WIB
GALERI FOTO - DPRD Riau menerima kunker Korem 031/Wirabima
30 October 2024 14:29 WIB
Komisi IV DPRD Riau fokus pemerataan pembangunan
30 October 2024 14:03 WIB