Pekanbaru (ANTARA) - Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani, meminta pemerintah daerah setempat untuk segera mengatasi krisis sampah, dan membenahi sistem agar tidak terulang kembali.
"Tentu kami kasih masukan (Pemda) untuk selesaikan, ini bisa membahayakan masyarakat kalau lama dibiarkan, apalagi hujan," kata Hamdani kepada wartawan di Pekanbaru, Kamis.
Tumpukan sampah yang tidak diangkut petugas kini makin banyak di permukiman warga dan fasilitas umum seperti di pinggir jalan-jalan arteri dan pasar tradisional. Kondisi ini sudah terjadi selama sepekan terakhir sehingga kondisi sampah kini menimbulkan bau busuk dan muncul belatung.
Hamdani mengatakan sudah memanggil pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pekanbaru dan mendapat informasi bahwa masalah ini terjadi karena kontrak dua perusahaan swasta yang sebelumnya menangani pengangkutan sampah telah habis pada akhir tahun 2020. Namun, sampai kini proses lelang belum ada pemenangnya, padahal menurut data DLHK produksi sampah di Pekanbaru dalam sehari bisa mencapai 1.000 ton.
Hamdani menilai ada kesalahan dalam manajemen penanganan sampah dari Pemko Pekanbaru ketika mekanismenya diserahkan ke pihak swasta. DLHK Pekanbaru dinilai tidak siap mengantisipasi masa transisi saat kontrak pihak swasta berakhir. Dampaknya DLHK Pekanbaru kekurangan sumber daya untuk mengangkut sampah, sedangkan masyarakat selama ini juga dikutip retribusi.
"Sampah ini ada masa jeda berakhirnya kontrak. Harusnya ada mitigasi dan bagaimana cara menanggulanginya, itulah yang sangat kita sesalkan dari Pemko Pekanbaru dan DLHK," katanya.
Ia menyayangkan Pemko Pekanbaru seperti tidak belajar dari pengalaman karena masalah sampah seperti ini sudah pernah terjadi pada 2016-2017 ketika pengelolaan sampah mulai diserahkan ke pihak swasta. Sebelumnya, pengelolaan sampah turut melibatkan masyarakat di lingkup kelurahan.
Baca juga: Pekanbaru krisis sampah, ratusan mantan pekerja DLHK demo turun ke jalan
Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Firdaus MT meminta dinas teknis agar segera memroses lelang jasa angkutan sampah melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dan memperoleh pemenang sebelum akhir Januari 2021, sehingga krisis sampah bisa diatasi.
"Sehingga di Februari telah ada mitra kita yang mengangkut sampah," katanya.
Firdaus mengakui lambannya proses lelang telah mengakibatkan terjadi krisis sampah di Pekanbaru, dimana tumpukan sampah tidak terangkut sebagaimana mestinya sejak berakhirnya masa kontrak dua perusahaan swasta yakni PT. Godang Tuah Jaya dan PT. Samhana Indah terhitung 31 Desember 2020. Hal itu disebabkan adanya kendala teknis yang dihadapi DLHK Pekanbaru.
"Kita sudah minta dinas teknis untuk melelang sebelum berakhirnya masa kontrak di 31 Desember 2020. Tetapi dinas menyebut ada kendala teknis yang mereka tidak bisa langkahi," ungkapnya.
Dari jauh-jauh waktu, Wako mengaku sudah memerintahkan Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Muhammad Jamil dan DLHK agar mempercepat proses pelelangan jasa angkutan sampah.
"Sebagai kepala daerah, saya sudah tegaskan baik kepada Pak Sekda maupun dinas teknis, bahwa lelang sudah harus selesai sebelum masa kerjasama berakhir. Artinya, Desember (2020) memang sudah harus selesai dan sudah tahu mitra kerja kita," katanya.
Kemudian, saat itu Wako juga telah mengingatkan DLHK agar menyiapkan solusi, sebagai antisipasi jika proses lelang angkutan sampah tidak tuntas sebelum akhir Desember 2020. "Apabila terjadi pergeseran di masa transisi seperti saat ini, itu seharusnya sudah dihitung benar-benar. Seperti kita butuh berapa kekuatan armada dan itu saya sudah berikan arahan agar menyewa di samping menggunakan peralatan yang ada di pemko," katanya.
Baca juga: DLHK kerahkan 34 armada angkut sampah saat tidak ada kontaktor
Baca juga: Krisis sampah di Pekanbaru, Wako minta pemenang lelang tuntas akhir Januari
Krisis sampah Pekanbaru, DPRD kritik Pemda tidak belajar dari pengalaman
Seorang pedagang Pasar Pagi Arengka terpaksa berjualan di dekat tumpukan sampah yang menumpuk di Kota Pekanbaru, Riau, Rabu (6/1/2021). Pekanbaru mengalami krisis sampah karena ratusan pegawai honorer Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru diberhentikan secara sepihak dan proses swastanisasi pengangkutan sampah dihentikan, akibatnya sampah di permukiman dan fasilitas umum tidak diangkut dan menumpuk karena pemerintah daerah kekurangan sumber daya manusia. (ANTARA FOTO/FB Anggoro)
