Karena baru dibayar enam bulan, oknum Forum Komunikasi RT/RW demo Pemko Pekanbaru

Pekanbaru (ANTARA) - Dikarenakan baru dibayarkan enam bulan, hingga akhir tahun 2020, ForumKomukasi (FK) RT/RW se-Kota Pekanbaru menggelar aksi damai di depan Komplek Mal Pelayanan Publik (MPP), Senin (14/12).

"Kami menuntut Pemerintah Kota Pekanbaru membayarkan sisa enam bulan insentif yang belum dibayar," kata koordinator Aksi, Edriyanto Sanur di Pekanbaru, Senin.

Dalam aksi damai itu Forum Komunikasi RT/RW menuntut beberapa hal, agar Pemko Pekanbaru membayarkan sisa honor tahun 2020 selama enam bulan lagi.

Selain itu mereka juga meminta agar dibuat Perda soal RTRW.

"Perda-kan anggaran RT RW tahun 2021 dengan nama honorium bukan insentif dan dibayarkan 12 bulan," kata Edrianto.

FK RT/RW juga menuntut agar Pemko mencabut Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 tahun 2016 tentang PMBRW. Tuntutan ini dilontarkan, lantaran mereka menuding menjadi lahan korupsi.

"RT RW adalah ujung tombak Pemko, bukan ujung tembak," kata dia.

Sesuai data setiap bulannya RT mendapat insentif Rp 500.000. Sedangkan RW mendapat insentif sebesar Rp 650.000.

"Pemerintah harusnya membayar penuh hak dari RT dan RW. Hal ini berpedoman pada Perwako Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Pemberian Honorarium RT dan RW.

Katanya, aksi ini digelar menuntut kesejahteraan para RT dan RW di 12 kecamatan. Ada ribuan RT yang seharusnya menerima bayaran selama 12 bulan.Tetapi kenyataannya tidak pernah penuh 12 bulan.

"Tujuan aksi kami ini untuk agar seluruh RT dan RW diperhatikan kesejahteraannya," tegasnya.

Sementara itu Ketua Forum Komunikasi RT/RW Kota Pekanbaru, Ismardi Ilyas mengatakan, aksi tersebut bukan atas nama forum, namun atas nama oknum RT/RW yang mengatasnamakan FK RT/RW.

"Ada yang mengatasnamakan forum RTRW, aksi itu tidak atas nama FK kelurahan, kecamatan, Forum RT-RW Kota Pekanbaru solid," kata Ismardi.

Ismardi mengakui memang para RT/RW di bayarkan hanya enam bulan insentifnya, ini akibat dampak COVID-19, dimana keuangan Pemko Pekanbaru alami krisis, karena masih ada prioritas untuk penanganan virus asal Wuhan tersebut.

Lagi pula bukan hanya RT/RW saja yang terdampak semua sektor, dan itu sudah disosialisasikan. Seharusnya RT/RW maklum karena hanya itu kemampuan keuangan Pemko.

"Jadi harus maklum jangan paksakan keuangan daerah juga lagi terbatas," imbaunya.

Baca juga: Pemko Pekanbaru ancam tutup penginapan nakal

Baca juga: Pekanbaru akan mendapat 102.000 sambungan SPAM tahun 2021

Baca juga: Pastikan lahan tak masalah, Pemko Pekanbaru lanjutkan pembangunan Kawasan Industri Tenayan