Dua anggota Komisi II DPR RI pantau Pilkada serentak Riau

id Pilkada,kpu riau,pilkada riau 2020,berita riau antara,berita riau terbaru

Dua anggota Komisi II DPR RI pantau Pilkada serentak Riau

Dua orang anggota Komisi II DPR RI asal Daerah Pemilihan (Dapil) Riau masing-masing Arsyadjuliandi Rachman dan Syamsurizal, menandangi kantor KPU Riau Jl Gajah Mada, Pekanbaru, guna memantau proses tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak  setempat, Senin (6/1). (Vera Lusiana)

Pekanbaru (ANTARA) - Dua orang anggota Komisi II DPR RI asal Daerah Pemilihan (Dapil) Riau masing-masing Arsyadjuliandi Rachman dan Syamsurizal, menandangi kantor KPU Riau Jl Gajah Mada, Pekanbaru, guna memantau proses tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.

"Sebelumnya, melalui kunjungan kerja komisi, kami juga sudah mendatangi berbagai daerah di Indonesia yang juga akan melaksanakan pilkada serentak. Setiap daerah ternyata punya masalahnya masing-masing," kata Ketua DPD I Partai Golkar Riau ini di Pekanbaru, Selasa.

Kunjungan ini merupakan salah satu agenda reses keduanya dalam menyerap aspirasi para penyelenggara Pilkada serentak di Riau yang akan berlangsung pada 23 September mendatang.

Keduanya diterima lengkap oleh Ketua KPU Riau Ilham Muhammad Yasir beserta empat anggota lainnya. Hadir juga pada kesempatan tersebut Sekretaris KPU Riau Rudinal, di Pekanbaru, Senin (6/1).

Pada kesempatan yang sama, hadir pula para anggota sembilan KPUD kabupaten kota yang akan menyelengarakan Pilkada serentak. Daerah tersebut yakni Rohil, Rohul, Dumai, Bengkalis, Meranti, Siak, Pelalawan, Kuansing dan Inhu.

Dalam kesempatan itu, Andi Rachman mengatakan ingin mendapatkan banyak masukan untuk perbaikan sistem penyelenggaran Pilkada ke depan.

Begitu pula di Riau. Hasil dialog dengan KPU Riau dan KPU kabupaten/kota didapat sejumlah masalah yang butuh segera jalan keluar penyelesaian. Mulai dari kekurangan jumlah petugas di daerah dengan TPS yang gemuk. di

Misalnya untuk satu Kecamatan Mandau saja, jumlah TPS-nya sekitar 500-an. Padahal jumlah petugasnya sama dengan kecamatan lain yang hanya sekitar 70-an.

Ada juga masalah TPS di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo di Pelalawan. Pihak KPU Pelalawan masih kebingungan bersikap untuk pelaksanaan pemungutan di sana. Setidaknya di kawasan konservasi tersebut ada 3.000 pemilih. Tapi menurut Permendagri tentang kawasan daerah rentan, KTP warga di sana harus segera dicabut.

Pihak kepolisian dan Disdukcapil setempat tidak menganjurkan kepada KPU Pelalawan untuk mendirikan TPS di sana. Tapi, di sisi lain, menurut UU Pemilu, KPUD wajib mendirikan TPS yang dekat dengan pemilih. Kenyataannya, warga di sana masih memegang KTP.

Syamsurizal juga menambahkan, masalah lainnya yakni soal penerapan E-Rekap untuk penghitungan perolehan suara. Pihak KPU pusat mengatakan E-Rekap sudah bisa diterapkan pada Pilkada serentak tahun 2020.

"Nah kita ingin tahu bagaimana sosialisasi penerapannya, apakah sudah dilaksanakan hingga ke tingkat bawah. Makanya kita dengarkan aspirasi dari teman-teman KPU provinsi dan kabupaten kota ini," imbuh Syamsurizal.

Sementara Ketua KPU Riau Ilham Yasir mengatakan Pilkada serentak ini membutuhkan anggaran Rp294 miliar. Ada 2,6 juta warga yang menjadi pemilih pada Pilkada serentak mendatang. Dengan jumlah TPS mencapai 7.800 unit.

"Kami sangat berterima kasih sekali sudah dikunjungi oleh anggota Komisi II DPR RI yang memang bermitra dengan KPU RI. Kami berharap berbagai aspirasi yang sudah disampaikan bisa ditindaklanjuti oleh para wakil rakyat ini," tutupnya.

Baca juga: Dimeriahkan Iyeth Bustami, KPU luncurkan Pilkada Bengkalis

Baca juga: MK kabulkan sebagian permohonan gugatan syarat mantan napi korupsi dalam Pilkada
Pewarta :
Editor: Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar