Pekanbaru (ANTARA) - Ketua DPRD Provinsi Riau, Indra Gunawan Eet, mengatakan pihaknya akan membentuk panitia khusus untuk menertibkan truk bertonase besar berplat non BM yang menjadi penyebab kerusakan jalan di kawasan setempat.
"Kondisi jalan kita yang sudah tak layak karena beban dari truk-truk bertonase besar berplat non BM. Kita akan tindak tegas dengan membentuk pansus, nanti kita akan berkerjasama dengan seluruh pihak baik itu kepolisian, perhubungan maupun stakeholder terkait" ucap Indra Gunawan Eet di Pekanbaru, Senin.
Eet menyebut kapasitas truk yang umumnya mengangkut hasil CrudePalm Oil (CPO) ini, secara teknis melebihi dari standar muatan, sehingga merusak material aspal.
"Ini tidak hanya berbicara tentang plat non BM tetapi juga tonasenya, kapasitas tonase ini kan maksimum 30. Sementara yang saya lihat itu sudah 45 tonasenya. Tentu berdampak terhadap kerusakan jalan kita," ucap Politisi Golkar Riau itu.
Tak sebatas itu, dampak kerugian lainnya yakni pajak yang otomatis dibayar di luar provinsi Riau sehingga tak memberi konstribusi bagi sumber PAD. Hal ini sangat tidak relevan dengan kerugian rusaknya ruas jalan akibat dilintasi truk bermuatan besar, sementara anggaran perawatan jalan yang dikucurkan daerah cukup besar.
"Mereka mencari nafkah disini, tapi membayar pajak di luar, tidak ada konstribusi untuk daerah, malah merusak jalan kita. Nanti kita libatkan bapenda agar ini di up, biar menjadi pemasukan bagi PAD kita," ucap mantan Wakil Ketua DPRD Bengkalis itu.
Eet juga meminta kepada perusahaan pemilik truk ber nomor plat luar daerah yang beroperasional di Riau agar mengganti menjadi plat BM. Pihaknya siap menindak tegas bagi pemilik kenderaan yang tidak mematuhi peraturan yang ada.
Baca juga: Riau gandeng lima daerah penghasil sawit usulkan revisi UU dana perimbangan
Baca juga: Kecam perusahaan luar garap lahan ilegal, DPRD Riau: totalnya 1,1 juta hektare
Baca juga: Legislator dukung teknis pengelolaan 16 alat berat diambil alih Disbun Inhil
Berita Lainnya
11 penginapan di Harau disita polisi terkait dugaan SPPD fiktif DPRD Riau
08 December 2024 23:51 WIB
Selebgram Hana Hanifah dimintai keterangan atas dugaan SPPD fiktif DPRD Riau
05 December 2024 17:24 WIB
BRK Syariah dan DPRD Bengkalis komitmen tingkatkan pendapatan masyarakat
02 December 2024 10:44 WIB
Supaya tak jadi sarang hantu, DPRD Riau minta pemda urus aset terbengkalai
07 November 2024 17:15 WIB
Mantan Sekwan Riau dituntut 8 tahun penjara atas dugaan SPPD fiktif
07 November 2024 16:49 WIB
Anggota DPRD Riau diingatkan tak kampanye pilkada saat reses
07 November 2024 15:09 WIB
Komisi III DPRD Riau evaluasi kegiatan dan target BRK Syariah
04 November 2024 19:45 WIB
Payung elektrik Masjid Annur disorot, DPRD Riau tunggu perkara hukum selesai
01 November 2024 14:47 WIB