Pekanbaru (ANTARA) - Komandan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Mayjen TNI Dody Triwinarto menyatakan pihaknya tengah mencari solusi agar lahan yang telah dikuasai negara dapat kembali dikelola bersama masyarakat melalui skema kerja sama dengan PT Agrinas Palma Nusantara.
“Permohonan salah satunya adalah agar lahan yang sudah dikuasai negara dikerjasamakan kembali dengan masyarakat. Terkait ini kita sedang cari solusi dan jembatani dengan Agrinas, sehingga apa yang sudah ditertibkan oleh negara dapat dikelola kembali oleh masyarakat,” kata Dody usai berdialog dengan perwakilan masyarakat di Pekanbaru, Kamis.
Dody menegaskan kegiatan penertiban di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) tetap berjalan dan tidak mengalami perubahan.
Menurut dia, penyelesaian konflik lahan membutuhkan proses panjang, terutama karena menyangkut ribuan warga yang bermukim di area tersebut.
“Hutan itu pada tujuannya harus kembali ke ekosistem, tapi perlu waktu. Memindahkan dan mencari solusi untuk 7 ribu orang yang berada di sana itu tidak cepat,” ujarnya.
Ia menyebut Satgas PKH telah menyiapkan hampir 900 hektare lahan yang kini sedang diverifikasi di lapangan sebagai bagian dari proses penataan ulang.
Dody juga memastikan Satgas tidak mengambil alih lahan seluas kurang dari lima hektare karena dinilai sebagai lahan milik masyarakat.
"Kalau kurang dari 5 hektare itu (punya) masyarakat, kalau lebih dari 20 hektare berarti bukan," ucap Dody.
Tambahnya, hingga saat ini sekitar 3,4 juta hektare kawasan hutan di Indonesia telah berhasil kembali dikuasai negara melalui proses penertiban yang dilakukan Satgas PKH bersama kementerian dan lembaga terkait.
