Pekanbaru (ANTARA) - Komisi V DPRD Riau menggelar rapat dengar pendapat bersama RSUD Arifin Ahmad, Rumah Sakit Jiwa Tampan dan RSUD Petala Bumi, untuk meminta keterangan mengenai pelayanan kesehatan yang banyak dikeluhkan pasien.
Anggota Komisi VDPRD Riau Agung Nugroho di Pekanbaru, Kamis mengatakan pihaknya sudah banyak menerima laporan dari pasien khususnya pemegang kartu BPJS Kesehatan, menyoal kurang maksimalnya layanan kesehatan, ataupun fasilitas yang didapatkan di rumah sakit milik daerah tersebut.
"Hari ini kita panggil rumah sakit dan Dinas Kesehatan. Banyak yang ingin kami bahas soal BPJS. Dan juga kami ingin menelusuri tentang penggunaan anggaraan BLUD. Kami harus lihat betul jangan sampai disana ada APBD, APBN, BLUD tapi penggunaannya mengada-ngada" ucap Agung.
Baca juga: Dibangun Rp1,3 triliun, DPRD Riau kritik ketidakmampuan daerah kelola stadion utama
Politisi Demokrat itu menyampaikan terkait kenaikan tarif BPJS kesehatan yang diwacanakan pemerintah pusat di awal tahun 2020. Daerah harus menyikapinya dengan meningkatkan layanan kesehatan.
"Apalagi tarif BPJS naik, tentu ini harus disikapi daerah. Kenaikan tarif ini, harus diikuti dengan peningkatan layanan. Kami akan awasi realisasinya," ucap legislator dapil Kota Pekanbaru ini.
Agung juga menyoroti keberadaan puskesmas yang berada di kawasan-kawasan yang jauh dari pusat kota. Dia mendorong agar puskesmas naik kelas menjadi RS tipe D demi terwujudnya pemerataan layanan kesehatan.
"Kami juga fokus kepada keberadaan puskesmas yang berada di daerah jauh dari pusat kota. Ini akan kita dorong agar puskesmas naik kelas jadi RS tipe D," ucap Agung.
Baca juga: Karhutla Riau - Kabut asap terasa hingga masuk ke rumah sakit di Pekanbaru
Baca juga: Antrean panjang di SPBU, Anggota DPRD Riau soroti kelangkaan premium
