Pekanbaru, (Antarariau.com) - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Riau kini mematangkan persiapan penilaian Anugrah Parahita Ekapraja (APE) tahun 2018 dari tingkat pratama menuju madya.
"Sejumlah persiapan yang telah dimatangkan itu adalah melakukan pendampingan pada 25 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru, di provinsi Riau serta kabupaten dan kota sedangkan yang sudah dibina mencapai 5 kabupaten dan kota," kata Kepala Dinas DP3A Provinsi Riau Hj T Hidayati Efiza MM di Pekanbaru, Kamis.
Untuk mematangkan persiapan tersebut, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak menggelar kegaitan "Monitoring dan Evaluasi di Provinsi Riau dalam rangka pembekalan substansi tekhnis PUG dan PPRG bagai ASN DP3A Riau, dengan nara sumber Ratna Susianawati Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan.
Menurut dia, penilaian APE ini dilakukan pemerintah dua tahun sekali sedangkan tingkatan penilaian ada empat yakni pratama, madya, utama dan mentor dengan indikator analisis anggaran yang responsif gender, Pengarus Utamaan Gender (PUG), komitmen kepala daerah terhadap PUG sehingga hasil pembangunan dirasakan bagi perempuan dan laki-laki, anak, lansia dan disabilitas.
Ia menyebutkan, tujuh prasyarat pelaksanaan PUG adalah komitmen kepala daerah, kebijakan dan program yang pro gender, dituangkan dalam RPJMD, disamping itu kelembagaan PUG, pembentukan tekhnisi dan pokjanya serta penyediaaan SDM yang memadai, data terpilah dan sistim informasi, alat, buku panduan jejaring serta LSM/NGO, dan implementasi program CSR perusahaan.
"Penilaian APE ini, berdasarkan Inpres Presiden No 9 tahun 2000 yang menugaskan kepada para menteri Kepala lembaga Non Kementrian, para gubernur dan bupati/walikota di seluruh Indonesia untuk melaksanakan PUG guna terselanggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing," katanya.
Berdasarkan evaluasi, katanya, sejumlah pokja yang sudah terbentuk tapi belum dilaksanakan secara maksimal, selain itu SDM sudah dilatih justru ada yang dimutasi sehingga SDM baru yang direkrut akan dilatih baru kembali.
Selain itu pandangan sebagian kepala daerah terhadap pelaksanaan PUG dan PPRG belum dianggap prioritas, kadang-kadang sudah dilaksanakan pendampingan pada masing-masing daerah, ada yang lambat ada yang cepat atas pemahaman PUG tersebut.
Awal April 2018, katanya, akan digelar rapat pokja yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau, dengan agenda antara lain mengumpulkan OPD yang anggarannya sudah dianalisis responsif gender, rapat tekhnis serta membuat surat edaran tentang percepatan PUG di lingkup provinsi Riau dan kabupaten dan kota.
"Penyerahan penghargaan APE itu akan diserahkan oleh Presiden RI diterima oleh para gubernur sejumlah daerah di Indonesia bersamaan dengan peringatan hari Ibu pada 22 Desember 2018 di Jakarta,"katanya.
DP3A Riau Matangkan Persiapan Penilaian Anugerah Parahita Ekapraja
