Pekanbaru, (Antarariau.com) - Anggota DPRD Riau Sugianto meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat untuk segera menyurati pabrik-pabrik kelaoa sawit penghasil CPO agar memberhentikan aktivitas membeli buah sawit secara ilegal di lokasi Tanaman Hutan Rakyat Sultan Syarif Kasim di Kabupaten Siak, Riau.
"Ada 100 hektare lahan di Tahura sudah inkrah di pengadilan. Belum bisa dieksekusi karena keterbatasan personil. Setidaknya langkah awal dulu, saya minta DinasLHK atau UPT untuk menyurati pabrik-pabrik agar tidak lagi memasok buah dari lokasi tersebut," sebut Sugianto di Pekanbaru, Kamis.
Dia mengatakan, akan ada sanksi tegas yang diberikan kepada perusahaan yang melanggar aturan sesuai dengan kebijakan Indonesian Sustainable Palm Oil System ( ISPO). Dimana, membeli buah sawit secara ilegal dilahan milk negara.
"Ketika mereka menampung sawit di kawasan tahura menyalahi aturan, maka hasil cpo dianggap ilegal. Akan ada sanksi nasional, kan ada ISPOnya itu, perjanjian internasional antara pembeli CPO dan penjual," sebut Politisi PKB Riau tersebut dalam rapat dengar pendapat bersama DinasLHK Provinsi Riau.
Potensi pengelolaan Tahura, kata Sugianto, perlu perhatian khusus Pemerintah agar bisa menghasilkan pendapatan untuk daerah. "Salah satu benang kusut yang harus kita selesaikan, setidaknya dari langkah awal dulu agar pabrik tidak terus menerus memanen disana. Karena ada tindakan tegas maka merka (perusahaan) akan jerah," sebut Anggota Dewan dapil Siak-Pelalawan tersebut.
Dalam hearing dengan DinasLHK, ia juga menyoroti program-program pemulihan ekosistem gambut yang dianggarkan Badan Restorasi Gambut di Riau sebesar Rp46 miliar.
"Rp46 miliar anggaran cukup besar, Kita meminta kehati-hatian pemda sebagai perpanjangtangan Pusat untuk mengelola dana ini,agar tidak bermasalah hukum nanti," sebutnya.
Berita Lainnya
Sengketa lahan DPRD, MA menangkan Pemkab Inhil
23 March 2024 15:02 WIB
Mengaku tanahnya diserobot, masyarakat Tanjungkedabu protes keras ke PT SRL
11 August 2023 17:10 WIB
Pemprov Riau panggil Pemkab Siak terkait sengketa lahan PT DSI
13 February 2023 20:28 WIB
Sengketa lahan tak kunjung usai, masyarakat tolak keberadaan PT. Rimba Peranap Indah
02 November 2022 13:43 WIB
25 tahun sengketa lahan dengan perusahaan tak usai, masyarakat minta bantuan pemerintah
14 October 2022 15:37 WIB
Kapolda Riau-Pimpinan Dewan sorot sejumlah permasalahan, apa saja?
06 January 2022 21:15 WIB
DPRD Riau dalami 34 laporan sengketa lahan
15 November 2021 19:22 WIB
Sengketa agraria tinggi di Riau, 50 anggota dewan setujui dibentuk pansus
11 October 2021 20:50 WIB