Tembilahan (Antarariau.com) - Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi mengaku siap mendukung langkah-langkah strategis yang ditempuh Pemkab Inhil dalam upaya pemekaran daerah menjelang adanya pencabutan moratorium oleh pihak Pemerintah Pusat.
"Kami siap saja mendukung Pemkab Inhil jika memang ada langkah strategis lainnya yang harus ditempuh terkait Pemekaran Insel. Namun demikian, kita juga harus mematuhi kebijakan yang telah diambil pusat. Artinya, ya memang harus bersabar menunggu kebijakan selanjutnya dari pusat," ucap Yusuf Said di Tembilahan, Selasa.
Selanjutnya, terkait kelengkapan administratif yang sudah dipersiapkan pemda untuk menuju pemekaran Insel dikatakan Yusuf bahwa pihak Pemkab Inhil telah jauh hari memenuhi kelengkapan administrasi tersebut.
Begitu pula, dengan persetujuan pihak DPR RI dan rekomendasi DPD RI yang sejak lama sudah diperoleh pemda.
"Pembahasan pun sudah lama selesai. Segala kajian yang berkaitan dengan pemekaran pun sudah dilakukan. Memang benar adanya bahwa pemekaran Kabupaten Insel tersebut hanya tinggal menunggu pencabutan moratorium serta kebijakan selanjutnya," kata Yusuf Said.
Kepala Sub-Bagian Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Inhil, Marini juga membenarkan, baik prasyarat administratif maupun prasyarat teknis kewilayahan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.
Bahkan, guna memperkuat argumentasi pembentukan Daerah Otonom Baru, Kabupaten Inhil Selatan, pihak Pemerintah Kabupaten Inhil, kata Marini, telah pula menerima Amanat Presiden (Ampres) yang merupakan sebuah rekomendasi resmi dari Presiden Republik Indonesia.
"Intinya, dari sisi administratif dan teknis, Pemkab Inhil telah memenuhi seluruh prasyarat yang diperlukan," katanya menambahkan. (ADV)
Oleh: Adriah Akil
Legislator Inhil Nyatakan Dukungan Untuk Pemkab Dalam Upaya Pemekaran Wilayah
