Lelang Proyek Fisik di Kuansing Baru Mencapai 17 Persen

id lelang proyek, fisik di, kuansing baru, mencapai 17 persen

Lelang Proyek Fisik di Kuansing Baru Mencapai 17 Persen

Kuantan Singingi, (Antarariau.com) - Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, melakukan proses lelang sejumlah proyek fisik secara umum baru mencapai 17 persen terhitung triwulan pertama.

"Rasionalisasi anggaran salah satu penyebab banyaknya tertunda kegiatan pelelangan," kata Asisten Ekonomi Pembangunan Pemkab Kuantan Singingi (Kuansing) Indra Suandi di Teluk Kuantan, Senin.

Ia mengatakan, adanya pengurangan bantuan pusat berupa dana bagi hasil yang kian menurun berdampak pada sejumlah kegiatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), banyak kegiatan fisik harus dihitung ulang dan ada juga yang terpaksa dibatalkan kegiatannya tahun 2016.

Pemerintah pusat menurunkan jumlah anggaran ke daerah hingga mencapai 10 persen, untuk itu Pemkab Kuansing harus kembali melakukan rasionalisasi terhadap kegiatan sesuai kemampuan dana yang ada khususnya untuk kegiatan pembangunan fisik.

"Kebijakan kabupaten, rasionalisasi itu untuk semua satker yang menggunakan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK)," katanya.

Menurut Indra, semua itu tidak akan menghambat proses kegiatan pembangunan hanya saja jumlah kegiatan diminimalisir sesuai kemampuan anggaran yang terserap, sejumlah Satker harus menghitung ulang sejumlah paket yang bakal dilelaang agar tidak bermasalah.

Terlambatnya proyek lelang sebutnya, diyakini tidak akan mengurangi waktu penyelesaian kegiatan, karena pihak perusahaan yang menang nantinya akan menggesa kegiatan.

"Kami yakin semua tidak ada masalah," ujarnya.

Untuk tahun 2016, ujarnya, hingga bulan Maret baru terhitung 17 persen realisasi kegiatan dan anggaran, pengurangan DHB dan perlunya dilakukan survei ulang menjadi dasar utama mundurnya proses pelelangan secara keseluruhan.

Namun demikian, APBD II Kuansing sendiri, untuk kegiatan fisik berjalan dengan baik, program kabupaten untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat diyakini sesuai harapan yakni pembangunan berdasarkan aspirasi warga. (ADV)