DPRD Riau dorong Pemprov lelang dini proyek 2022

id Dprd Riau

DPRD Riau dorong Pemprov lelang dini proyek 2022

Ade Agus Hartanto (ANTARA/HO-DPRD Riau)

Pekanbaru (ANTARA) - Badan Anggaran DPRD Riau bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Riau secara maraton membahas postur APBD tahun anggaran 2022. Ditargetkan ketuk palu RAPBD dilaksanakan pada November ini.

Anggota Banggar DPRD Riau Ade Agus Hartanto di Pekanbaru, Kamis menegaskan berdasarkan pengalaman tahun 2021 lalu banyak kegiatan yang dilakukan di penghujung tahun yang berdampak pada lambannya penyerapan anggaran dan memperbesar potensi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa). Pada perencanaan anggaran 2022, Pemprov Riau berkomitmen untuk melakukan lelang dini sejak awal.

"Ada semangat dari Pemprov melaksanakan lelang dini, tentu kita dukung itu sehingga target yang dicapai dapat terealisasi dan meminimalisir potensi Silpa. Jangan sampai terulang lagi hal yang sama, selama ini Silpa besar itu bukan dari sisa pengerjaan. Tapi memang karena proyek yang tidak dikerjakan," kata Ade Agus Hartanto.

Kata Ade, penyerapan komponen belanja APBD menjadi salah-satu penunjang perekonomian di tengah masyarakat. Sehingga dia mewanti-wanti kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, seperti kelalaian dalam melaksanakan program yang ada.

"Bagaimanapun kita akui bahwa APBD ini menjadi salah satu penunjang gairah ekonomi di masyarakat. Semakin cepat dieksekusi maka semakin cepat juga realisasi dan uang berputar dilokasi sekitar proyek pembangunan dan program-program lainnya yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selama ini uangnya sudah ada, tapi mengendap di bank, inilah yang merugikan masyarakat," kata Politisi PKB itu.

Ade meminta agar OPD tidak lagi menggunakan pola lama dengan mengebut pengerjaan di penghujung tahun. Sebab, dapat berdampak pada persoalan hukum di kemudian hari, jika proyek tersebut tidak terealisasi dengan baik.

"Kita tidak ingin lagi pakai cara-cara lama mengebut proyek diakhir tahun. Karena pembangunannya tidak maksimal, waktu mepet mau diperbaiki juga tidak memungkinkan akhirnya berdampak pada persoalan hukum di kemudian hari," kata dia.

Banggar dprd riau