Pekanbaru (ANTARA) - Pelaksanaan Uji Kompetensi Teknis Analis Hukum Tahun 2025 berlangsung di Aula Ismael Saleh pada Senin, 1 Desember 2025, sebagai langkah strategis dalam memastikan peningkatan kualitas SDM aparatur melalui proses penilaian yang terukur, objektif, dan sesuai standar nasional.
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi pegawai yang mengikuti seleksi pengangkatan maupun kenaikan jenjang dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum di lingkungan Kementerian Hukum.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, hadir secara langsung untuk memonitor pelaksanaan ujian, didampingi Kepala Divisi Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum.
Kehadiran pimpinan memastikan seluruh tahapan kegiatan berjalan sesuai ketentuan BPHN dan mendukung penuh peningkatan kapasitas aparatur di bidang analisis hukum.
Sebelum pelaksanaan ujian, seluruh peserta telah mengikuti Pra-Ukom Teknis yang digelar secara daring pada 28 November 2025. Pada sesi ini, peserta mendapatkan pemahaman teknis mengenai penggunaan aplikasi Computer Based Test (CBT) dan dilakukan pengecekan kesiapan perangkat sebagai bagian dari upaya memastikan kelancaran proses ujian utama.
Pelaksanaan Uji Kompetensi Teknis dilakukan secara hybrid, memadukan ujian luring di Aula Ismael Saleh dan ujian daring melalui Zoom Meeting.
Metode penilaian disesuaikan dengan jenjang jabatan yang dituju. Untuk jenjang Ahli Pertama, peserta mengikuti ujian berbasis CBT pilihan ganda, sementara jenjang Ahli Muda dan Ahli Madya menjalani kombinasi antara CBT dan penyusunan Karya Tulis Ilmiah berupa analisis kasus hukum strategis.
Proses pengawasan dilakukan ketat oleh tim dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bersama pengawas internal Kanwil Riau guna menjaga integritas dan objektivitas penilaian.
Peserta terlihat antusias dan siap menghadapi seluruh tahapan, menunjukkan komitmen kuat dalam peningkatan kompetensi teknis sebagai analis hukum profesional.
Secara keseluruhan, pelaksanaan Uji Kompetensi Teknis berjalan tertib, lancar, dan terkendali tanpa kendala teknis yang berarti. Kegiatan ini tidak hanya menjadi bagian dari proses administrasi kepegawaian, tetapi juga wujud nyata komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan hukum melalui penguatan kemampuan analisis para aparatur.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan para peserta mampu mencapai standar kompetensi yang dipersyaratkan dan siap berperan lebih strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pada bidang perancangan, analisis, serta pemecahan permasalahan hukum secara profesional dan akuntabel.
