Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menginisiasi program pendirian 80 ribu Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih untuk memperkuat ekonomi lokal di tengah tantangan global, serta mendorong target ketahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen.
Inisiasi ini kemudian diperkuat oleh Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang terbit pada akhir Maret 2025.
Dalam Inpres tersebut, Kementerian Koperasi (Kemenkop) diberikan tujuh mandat agar harapan Kopdes Merah Putih untuk membangun sistem ekonomi desa yang tangguh berbasis sumber daya lokal seperti pertanian, perikanan, kerajinan tangan, hingga pariwisata, dapat berjalan dengan optimal dan relevan seiring perkembangan zaman.
Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan, dengan memanfaatkan partisipasi kolektif masyarakat desa dan semangat gotong-royong, koperasi ini bertujuan menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.
Sementara, Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mengatakan pihaknya optimistis dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar delapan persen melalui berbagai inisiatif.
“Dengan adanya distribusi aset dan kerja-kerja produktif di desa, diharapkan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Ferry.
Kemenkop mendukung penuh upaya terkait pembentukan Kopdes Merah Putih dan berkomitmen untuk menjadikan koperasi sebagai badan usaha yang kompetitif dan berdaya saing.
“Dengan kerja sama yang baik, diharapkan Koperasi-Koperasi Desa Merah Putih yang diprakarsai oleh Presiden dapat segera terwujud di seluruh Indonesia,” kata dia.
Baca juga: Wamenkop: Kopdes Merah Putih dorong pertumbuhan ekonomi 8 persen
Relevansi
Di sisi lain, sejumlah ekonom dan pakar sepakat bahwa pembentukan dan penambahan jumlah koperasi merupakan hal yang baik. Terlebih, semangat gotong-royong dari koperasi juga sudah diperkenalkan oleh wakil presiden pertama Indonesia Mohammad Hatta, yang juga merupakan “Bapak Koperasi Indonesia”.
Hatta meyakini koperasi sebagai bentuk demokrasi ekonomi dan alat penting untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat.
Namun, apakah penambahan jumlah koperasi dengan masif masih relevan dengan tren pergerakan ekonomi dunia saat ini?
“Tren koperasi dunia hari ini, jumlah koperasi itu menurun secara kuantitas, tapi layanan dan kualitasnya meningkat. Merger, konsolidasi ini yang seharusnya didorong oleh pemerintah,” kata pakar perkoperasian Suroto.
“Pengembangan kopdes yang diseragamkan ini juga perlu menjadi perhatian, karena entrepreneurship-nya bisa menjadi lemah, dan tidak menjawab kebutuhan masyarakat langsung,” ujarnya menambahkan.
Indonesia sendiri tidak asing dengan pembentukan penggerak ekonomi desa. Sebut saja Koperasi Unit Desa (KUD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang masing-masing dibentuk pada tahun 1963 dan 2014.
BUMDes sendiri didirikan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan laporan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) pada 2023, tercatat bahwa lebih dari 50.000 BUMDes aktif di Indonesia telah berhasil meningkatkan pendapatan desa dan menciptakan lapangan kerja melalui pengelolaan usaha produktif seperti pertanian dan UMKM.
Menkop Budi Arie memastikan bahwa kehadiran Kopdes Merah Putih nantinya akan menjadi pelengkap dari upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan perekonomian di desa, dan tidak menggantikan peran BUMDes yang masih eksis hingga saat ini.
“BUMDes kami pastikan masih tetap ada, Kop Des ini menjadi semangat baru karena skemanya baru terutama dari segi model bisnisnya. Koperasi menjadi instrumen pemerataan ekonomi khususnya ekonomi rakyat," kata Budi Arie.
Lantas, apa yang menjadi hal penting bagi Kopdes Merah Putih agar bisa berjalan lebih baik daripada pendahulunya?
Ekonom senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Hendri Saparini menilai, kegiatan ekonomi harus menjadi basis utama dari Kopdes Merah Putih agar program ini bisa berkelanjutan.
“Menghidupkan koperasi adalah sesuatu yang sangat mulia karena penting untuk mendorong ekonomi yang lebih inklusif. Namun, basis utamanya adalah ada kegiatan ekonomi terlebih dahulu yang kemudian berhimpun di dalam koperasi, bukan sebaliknya,” ujar Hendri.
Baca juga: Indef nilai Kopdes Merah Putih bisa bantu ringankan tekanan ekonomi RI
Momen pembuktian
Pendirian 80 ribu Kopdes Merah Putih ditargetkan rampung pada akhir Juni 2025, atau kurang dari dua minggu dari Hari Koperasi Nasional yang jatuh pada 12 Juli.
Tak hanya itu, pembentukan Kopdes Merah Putih yang diharapkan selesai pada tahun ini pun berbarengan dengan Tahun Koperasi Internasional (IYC 2025) yang dideklarasikan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
IYC 2025 ini pun mengusung tema “Koperasi Membangun Dunia yang Lebih Baik”, menyoroti dampak global koperasi yang berkelanjutan dan menekankan bahwa model koperasi merupakan solusi penting untuk mengatasi berbagai tantangan global.
Selain itu, tema tersebut menggarisbawahi peran penting koperasi dalam memajukan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030.
Namun, di tengah dua panggung besar ini, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menekankan pentingnya tata kelola dan manajemen yang jelas agar koperasi dapat menjadi penggerak ekonomi.
Jika hal-hal fundamental tersebut bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga membuat koperasi dan para anggotanya berkembang.
“Mereka butuh manajemen yang baik. Jadi, (pelaku kopdes) butuh pembimbingan teknis, dan butuh audit. Semuanya harus diperhatikan. Mulai dari pertimbangan modal, dari sisi kegiatan usaha, dan kemudian governance (tata kelola),” kata Esther.
Dengan semangat positif ini, ditambah dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel, tentu menjadi momen yang baik bagi Indonesia untuk membuktikan bahwa upaya memajukan dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui Kopdes Merah Putih adalah langkah yang tepat dan relevan di tengah tantangan dunia saat ini.
Baca juga: Datuk Manto Kritik Rapat Dinas Koperasi Kampar
Baca juga: Menkop Budi Arie ungkap delapan koperasi bermasalah beri kerugian Rp26 triliun
