Dumai, Riau, (Antarariau.com) - Pemerintah Kota (Pemkot) Dumai membantah alokasi jumlah anggaran pengadaan kain songket untuk para tamu kegiatan Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) 2014 pada Mei lalu mencapai Rp2,4 miliar.
"Pemberitaan di salah satu surat kabar terbitan lokal adalah bohong, tendensius, provokatif dan cenderung mendiskriditkan serta mencoreng kewibawaan nama baik pemerintah daerah," kata Kepala Bagian Humas dan Infokom Setdako Dumai Muhammad Wazir di Dumai, Sabtu.
Menurutnya, pihaknya tidak ada memasukkan anggaran sebesar Rp 2,4 miliar untuk pengadaan kain songket sebagai cindramata dari tuan rumah bagi para tamu Apeksi 2014 dalam APBD Kota Dumai 2014, melainkan hanya Rp148 juta.
Anggaran seratusan juta tersebut, diperuntukkan bagi pengrajin tenun setempat yang menghasilkan produk untuk para tamu kepala daerah seluruh Indonesia, sebagai upaya promosi dan potensi investasi daerah.
"Ada anggaran untuk cinderamata berupa songket kepada 98 kepala daerah merupakan hal yang wajar dalam rangka menghormati tamu dan menjadi tuan rumah yang baik," terangnya.
Pemkot Dumai juga menyesalkan adanya pernyataan bahwa pembiayaan miliaran rupiah tersebut tidak melalui pembahasan DPRD Kota Dumai dan pemberitahuan pada gubernur Riau serta dianggap cenderung upaya adu domba antara eksekutif dan legislatif.
Pos pembiayaan tersebut awalnya diusulkan Disperindag Kota Dumai dan setelah memasuki pembahasan, maka disarankan oleh DPRD setempat agar dipindahkan ke Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) sesuai dengan nomenklatur penganggaran.
"Kita sangat yakin dan percaya bahwa adu domba antara eksekutif dan legislatif tidak akan memperburuk hubungan kedua lembaga ini, karena pada prinsipnya kepala daerah dan wakil rakyat adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah," ungkapnya.
Dalam era kemerdekaan pers dan keterbukaan informasi publik saat ini, sebutnya, pers mestilah bebas dengan pemberitaan yang dihadirkannya serta narasumber yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Pihaknya berharap, agar masyarakat dapat menilai dalam perspektif yang benar bahwa Apeksi 2014 telah terlaksana dengan baik dan sukses serta menghasilkan perputaran uang yang signifikan di tengah masyarakat.
"Efek dari Apeksi, sangat dirasakan masyarakat luas. Pemerintah berterimakasih kepada semua pihak karena kita telah menjadi tuan rumah yang baik. Kami siap menerima masukan dan kritik yang membangun dan konstruktif bukan destruktif," sebutnya.
Ketua NGO Transparancy Dumai Kimlan Antoni dalam pemberitaan surat kabar lokal menyebutkan, kegiatan dalam penganggaran dalam APBD Kota Dumai tanpa sepengetahuan badan anggaran legislatif dan harus diungkap aparat hukum yakni kepolisian serta kejaksaan.
"Nilai rupiah yang menggiurkan tersebut dalam APBD 2014, jika tanpa pembahasan dan persetujuan legislatif, jelas melanggar aturan dan mengangkangi kewenangan DPRD selaku lembaga hak anggaran daerah.
Pemkot Bantah Rp2,4 Miliar Pengadaan Songket Apeksi
