Pekanbaru (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau mengajukan kebutuhan anggaran Pilkada tahun 2024 sebesar Rp458 miliar dengan skema jika beban pembiayaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur tersebut ditanggung seluruhnya oleh Pemprov Riau.
"Akan tetapi pembiayaan sebesar Rp458 miliar itu bisa dihemat jika ada anggaran hibah Pilkada serentak tahun 2024 dengan mendorong skema pembiayaan bersama antara Pemprov Riau dan masing-masing 12 pemerintah kabupaten dan kota menjadi Rp387 miliar," kata Ketua KPU Provinsi Riau lham M Yasir di Pekanbaru, Senin.
Ia mengatakan, pembiayaan Pilkada 2024 merupakan perhelatan demokrasi tahapan yang berjalan bersamaan sehingga banyak tahapan yang berkaitan dan pembiayaan akan lebih hemat dan efisien dengan menyepakati Pemprov Riau dan Pemkab dan Pemkot menanggung pembiayaan oleh masing-masing kabupaten/kota.
Menurut Ilham, besaran angka yang diajukan sebesar Rp458 miliar, sebagai skema pertama, jika beban pembiayaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sepenuhnya dibiayai oleh Pemprov Riau. Jika dengan berbagi anggaran skemanya ada yang skema kedua, sebesar Rp387 miliar, skema ketiga, sebesar Rp278 miliar, skema ke empat, sebesar Rp169 miliar, dan skema kelima, sebesar Rp154 miliar.
Begitu sebaliknya, jika masing-masing 12 kabupaten/kota membiayai sepenuhnya pemilihan bupati, wakil bupati dan wali kota, wakil wali kota-nya didapatkan angka pengajuan anggaran yang maksimal.
Ia merinci untuk KPU Pekanbaru mengajukan anggaran pembiayaan Pilkada 2024 sebesar Rp62,3 miliar, KPU Kampar mengajukan Rp60 miliar, KPU Rohul mengajukan Rp47,6 miliar, KPU Rohil mengajukan Rp51,8 miliar, KPU Inhu mengajukan Rp50 milyar, KPU Inhil mengajukan Rp59,9 miliar.
Berikut KPU Kota Dumai mengajukan Rp33,5 miliar, KPU Kuansing mengajukan Rp49,9 miliar, KPU Pelalawan mengajukan Rp49,7 miliar, KPU Siak mengajukan Rp48 miliar, KPU Bengkalis mengajukan Rp60,4 miliar, dan KPU Kepulauan Meranti mengajukan Rp35,3 miliar. Sedangkan, KPU Provinsi Riau mengajukan Rp458 miliar. Total semua sebesar Rp609 miliar.
"Jumlah pembiayaan di kabupaten/kota ini akan sama-sama menurun seperti KPU Provinsi mengajukan kepada Pemprov Riau," katanya.
Ilham mengatakan jika pilihan skema pertama di provinsi, maka kegiatan tahapan yang bersinggungan di kabupaten/kota akan dibiayai sepenuhnya oleh provinsi. Begitu sebaliknya, jika pilihannya skema kelima, maka kegiatan yang bersinggungan di kabupaten/kota, pembiayaan sepenuhnya dibebankan kepada kabupaten/kota.
"Akan tetapi hibah Pilkada ini bersumber dari anggaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing dan yang berwenang memutuskan adalah gubernur dan bupati/wali kota secara bersama-sama. KPU sudah memberikan bentuk skema dan rancangan anggaran secara terperinci," demikian Ilham.
Berita Lainnya
KPU pertanyakan AMIN yang baru layangkan keberatan soal Gibran
28 March 2024 15:31 WIB
KNPI apresiasi kinerja TNI dan Polri yang menjaga keamanan pemilu
22 March 2024 10:37 WIB
Presiden Jokowi apresiasi kinerja KPU rampungkan rekapitulasi suara Pemilu 2024
21 March 2024 13:59 WIB
Ketua KPU RI bersyukur hasil Pemilu 2024 telah ditetapkan
21 March 2024 10:14 WIB
KPU RI sebut pengumuman hasil Pemilu 2024 akan disampaikan usai buka puasa
20 March 2024 15:34 WIB
Politik kemarin, penetapan hasil Pemilu 2024 hingga transisi pemerintahan
20 March 2024 11:11 WIB
KPU RI upayakan rekapitulasi Papua dan Papua Pegunungan selesai malam ini
19 March 2024 13:32 WIB
KPU RI telah sahkan rekapitulasi suara Pemilu 2024 di 34 provinsi
19 March 2024 11:44 WIB