Pekanbaru (ANTARA) - Dana Pembiayaan untuk penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Kepala Daerah serentak di Riau bersisa sekitar Rp53 miliar lebih.
Sesuai aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau mengembalikan anggaran sebesar Rp53.785.135.639 tersebut ke kas daerah.
"Kami sudah menyerahkan silpa tersebut ke kas daerah pada 27 Maret 2025," kata Ketua KPU Riau Rusidi Rusdan kepada Gubernur Riau, H Abdul Wahid, dalam sebuah pertemuan di Pekanbaru, Senin.
Dikatakan dia, Pemerintah Provinsi Riau sebelumnya mengalokasikan dana hibah sebesar Rp133.044.490.800 untuk mendukung seluruh tahapan Pilkada. Dari jumlah tersebut, realisasi anggaran hanya mencapai Rp79.259.355.161.
"Sisa anggaran yang tidak terpakai sebesar Rp53,7 miliar dikembalikan sesuai ketentuan perundang-undangan," tuturnya.
Ketua KPU Riau, Rusidi Rusdan, menjelaskan bahwa efisiensi anggaran terjadi karena sejumlah faktor. Salah satunya adalah jumlah pasangan calon yang bertarung lebih sedikit dari perkiraan awal.
"Kami semula memperkirakan ada sembilan pasangan calon, tetapi hanya tiga yang bertarung. Hal ini berdampak pada sisa anggaran di berbagai aspek, seperti alat peraga kampanye, pengadaan logistik, honorarium penyelenggara, serta biaya perjalanan dinas dan rapat kerja," katanya.
Ia juga menambahkan bahwa estimasi pengembalian dana sebelumnya diperkirakan sekitar Rp60 miliar. Namun, jumlah pasti baru ditetapkan setelah seluruh tahapan Pilkada berakhir.
Sementara itu, Gubernur Riau, H. Abdul Wahid, memberikan apresiasi kepada KPU Riau atas pengelolaan anggaran yang dinilainya transparan dan efisien.
"Pengembalian SILPA ini menjadi bukti bahwa KPU Riau telah menjalankan Pilkada dengan baik dan penuh tanggung jawab. Kami harap kualitas penyelenggaraan pemilu di masa depan terus terjaga," pungkas Gubernur Wahid.
