Selatpanjang (ANTARA) - Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil menemui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni di Jakarta, Kamis kemarin.
Tujuan dari pertemuan itu untuk berkonsultasi terkait kerja sama pembayaran iuran ketenagakerjaan untuk pekerja eksisting non ASN dalam APBD 2022 dan 2023 yang sudah disepakati dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai.
Bupati Adil berharap Dirjen Bina Keuda Kemendagri bisa memfasilitasi agar pemerintah pusat dapat menambah anggaran lewat Transfer ke Daerah dan Desa (TKDD) untuk Kepulauan Meranti.
"Khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2023, yang sifatnya bebas dalam penggunaannya," kata Adil.
Selain itu, dia juga meminta pemerintah pusat meningkatkan transfer anggaran lewat Dana Bagi Hasil (DBH). Karena Meranti merupakan salah satu daerah penghasil minyak dan gas bumi di Provinsi Riau.
"Pemkab Meranti sangat membutuhkan bantuan anggaran yang lebih dari pemerintah pusat untuk pengentasan kemiskinan ekstrem yang cukup tinggi di Meranti," sebutnya.
Lebih jauh Adil menyebutkan, program tersebut merupakan instruksi presiden, yang mana kemiskinan ekstrem tersebut harus diselesaikan sebelum tahun 2024 mendatang. Lewat penambahan anggaran dari pusat, kata Adil, maka dapat digunakan untuk perbaikan infrastruktur dasar yang dapat mendobrak perekonomian masyarakat.
"Seperti pembangunan jalan akses penghubung daerah, rumah layak huni, sanitasi yg baik, sekolah, dan lain lain untuk menggerakkan perekonomian yang ada di daerah," jelas Adil.
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni mengapresiasi langkah dan kunjungan yang dilakukan Bupati Kepulauan Meranti itu. Dia mengatakan pihaknya akan membantu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk DAU dan juga DBH.
Pihaknya juga akan memfasilitasi antara Pemda Meranti dengan kementerian dan lembaga teknis lainnya. Dia berpesan agar kepala daerah bisa melakukan pengetatan belanja dan optimalisasi pendapatan asli daerah.
"Kemendagri sebagai orang tua siap memberikan bantuan kepada pemkab Kepulauan Meranti," ungkapnya.
Bupati Meranti harap pusat tambah DAU dan DBH untuk entaskan kemiskinan ekstrim
Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil (kanan) menemui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni (kiri) membahas soal Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) di Jakarta, Kamis (3/11/2022). (ANTARA/HO-Prokopim Setda Kepulauan Meranti)
